Jakartara, Semartara.News – Setelah melewati hari raya Idul Fitri, Komisi VI DPR RI kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan plat merah negara, Pertamina, Kamis (20/5/2021). RDP Komisi VI DPR dipimpin oleh Pimpinan Komisi dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima.
Agenda Komisi VI DPR ini mengundang perhatian publik. Sejak pukul 14.00 Wib, terlihat RDP dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nicke Widyawati. Pada kesempatan itu, Dirut Nicke, di depan seluruh pimpinan dan anggota komisi, memaparkan rencana restrukturisasi bagi anak-anak perusahaan PT Pertamina. Dengan kata lain, Dirut Pertamina sedang melaporkan ke Komisi VI DPR untuk menjalankan restrukturisasi atas lini-lini bisnisnya.
“restrukturisasi ini merupakan kelanjutan dari perampingan yang telah berjalan sebelumnya pada Juni 2020 lalu. Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Pertamina sebagai induk atau holding BUMN Energi di Indonesia. Setelah mengalami perampingan terhadap sekitar 127 anak usahanya, kini Pertamina hendak melakukan sub-holding atas beberapa anak dan cucu perusahaan,” tutur DIrut Nicke.
Menurutnya, proses holdingisasi di internal Pertamina ini akan berdampak positif bagi kinerja keseluruhan perusahaan, khususnya dalam hal efisiensi, penajaman lini bisnis, penambahan belanja modal usaha, serta peningkatan nilai perusahaan ke depannya.
“Selain itu, perusahaan akan dapat lebih fleksibel dalam memperoleh modal usaha dan mencari mitra usaha, tanpa harus melulu tergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN, Lanjutnya, bahwa restrukturisasi anak usaha ini dapat mendatangkan tambahan investasi sekitar 300 juta US Dollar,” ungkap dia.
Termasuk juga dalam rencana restrukturisasi ini adalah pelepasan beberapa anak perusahaan ke Lantai Bursa Saham (IPO). Meski belum dapat dipastikan anak perusahaan atau lini bisnis mana yang akan di IPO. Namun, terindikasi kuat bahwa anak perusahaan seperti PT Asuransi Tugu, Bina Medika, dan Pertamina Drilling, sepertinya akan segera di-IPOkan.
Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan ini berjalan begitu dinamis dan seru, khususnya setelah memasuki sesi pendalaman.
Serempak, sejumlah anggota Komisi VI dari berbagai Partai Politik (Parpol) mempertanyakan langkah perusahaan plat ini.
Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD). Herman Khaeron mempertayakan sejauh mana proses restrukturisasi yang juga meliputi pelepasan ke pasar saham ini dapat dibenarkan dan sungguh-sungguh akan berhasil serta berdampak positif pada efisiensi.
“Sejauh mana proses restrukturisasi yang juga meliputi pelepasan ke pasar saham ini dapat dibenarkan dan sungguh-sungguh akan berhasil serta berdampak positif pada efisiensi,” tanya Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron.
Beberapa Anggota lainnya juga mempertanyakan apakah restrukturisasi dijalankan hanya demi mendapatkan modal usaha saja tanpa road map yang jelas terarah ke depan.
Sementara itu, Nusron Wahid, Anggota Komisi VI dari Fraksi Golongan Karya justru mendukung penuh rencana restrukturisasi Pertamina dan IPO beberapa anak usaha ke lantai bursa.
“Kebanyakan orang salah paham dan memegang paham yang salah soal restrukturisasi. Ia menyampaikan bahwa dalam kasus pelepasan usaha ke pasar, yang dilepas bukanlah aset bumi, air dan kekayaan alam, melainkan kinerja dan capaian anak usaha itu ke depannya,” tutur politisi muda beringin.
Lanjutnya, restrukturisasi memang diperlukan untuk bisa membuat anak-anak usaha Pertamina semakin bisa bersaing di pasar dunia.
Sementara itu, Ananta Wahana dari Fraksi PDI Perjuangan yang hadir via daring, saat sesi pendalaman juga menekankan agar restrukturisasi ini tidak hanya di atas kertas tetapi bisa punya dampak langsung terhadap kemandirian energi dan dapat efektif mengurangi ketergantungan impor untuk konsumsi dalam negeri.
Dia menyampaikan bahwa Pertamina harus bisa memberikan dampak nyata di tengah pandemi ini kepada stakeholder yang sesungguhnya, yaitu rakyat Indonesia.
“Setidaknya ada 8 lini bisnis anak serta cucu perusahaan Pertamina seperti Migas, bisnis Kesehatan dan Rumah Sakit, penerbangan, asuransi, properti, perhotelan, minimarket hingga bisnis pendingin ruangan. Setiap lini bisnis itu dijalankan oleh anak serta cucu usaha yang berbeda-beda, dan memang menjadikan Pertamina sebagai BUMN dengan lini bisnis salah satu yang terbanyak,” ungkap politisi yang juga Sekretaris Badiklat Pusat PDI Perjuangan.
Menurutnya dalam sesi pendalaman RDP, Ananta Wahana meminta Dirut untuk menyebut 3 saja perusahaan yang jika harus dipilih dan diprioritaskan oleh Pertamina. Selain itu, Ananta menjelaskan bahwa beberapa silang pendapat antara Komisaris Utama Pertamina dengan Pertamina sendiri, lalu Presiden yang sempat memecat petinggi Pertamina, ini semua terjadi karena terlalu luasnya lini usaha Pertamina.
Di akhir penyampaiannya Ananta sempat menyinggung soal Pertamini.
“Banyak sekali Pom-Pom bensin mini milik rakyat di sepanjang jalur lintas Jawa dari Jakarta, Tangerang hingga ke Madiun dan Banyuwangi. Entah itu legal atau ilegal, Pertamina seharusnya bisa semakin ikut meningkatkan pemberdayaan rakyat UMKM lewat perluasan partisipasi dalam pengadaan SPBU Pertamina atau Pertashop,” katanya.
“Sebab faktanya, Pertamina memang punya lini bisnis yang khusus menggandeng UMKM sebagai mitra pengadaan BBM di daerah-daerah. Hal ini penting dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan apalagi di tengah masa pandemi,” tutup Ananta.
