Lantaran untuk melakukan kegiatan usaha sendiri, Suku Baduy tetap berpegang pada norma-norma adat atau kearifan lokal. Seperti bahan produksi yang mengandalkan dari sekitar wilayah adat, dan masih berlaku pembatasan penggunaan teknologi.
“Itu artinya apa. Pola penanganan UMKM Suku Baduy harus bersifat khusus juga. Sehingga ada hal-hal bersifat prosedur normatif yang tidak bisa diterapkan di sana,” kata Ananta.
“Seperti harus ada bukti ini, itu yang menjebak hal yang bersifat administrarif prosedural. Mereka kan masyarakat adat, pasti terbiasa dengan apa adanya dan kejujuran yang dijunjung tinggi dan gak mau ribet dengan prosedur formalitas,” imbuhnya.
Menurut Ananta, perhatian pemerintah kepada kehidupan usaha masyarakat adat Suku Baduy perlu terus dilakukan.
Suku baduy telah menjalankan hidup berdikari berlandasan norma-norma adat yang mereka pegang teguh. Dengan kearifan lokal itu pula masyarakat suku Baduy mampu bertahan hidup hingga saat ini tanpa ketergantungan moderenisasi seperti teknologi.
“Dan saya pikir sahamnya masyarakat Baduy terhadap Republik ini sangat besar,” tandasnya.
Dikertahui, Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan itu dihadiri langsung Menteri Zulkifli Hasan, dan Wakil Menteri Jerry Sambuaga beserta jajarannya. (TIM)
