Jakarta, Semartara.News – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melaksanakan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta pada Selasa, 5 Agustus 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Dahnil turut didampingi oleh dua tokoh penting, yakni Staf Ahli Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjen TNI (Purn.) Dendi Suryadi.
Pertemuan ini bertujuan membahas kemungkinan kerja sama antara PWI dan BP Haji dalam mendukung tugas lembaga tersebut untuk menyampaikan informasi yang benar dan komprehensif kepada masyarakat, khususnya terkait penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi perhatian besar umat Islam di Indonesia.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk membantu BP Haji dalam menjalankan fungsi edukatif kepada publik. Ia menilai penting bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat lembaga baru ini—baik dari sisi struktur organisasi, fungsi dan wewenang, hingga program kerja yang sedang dan akan dijalankan, mengingat BP Haji akan secara resmi bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan musim haji tahun 2026.
“Peran PWI sebagai organisasi profesi wartawan dengan anggota sekitar 30.000 orang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dapat dioptimalkan untuk membantu proses sosialisasi BP Haji ke publik. Kami siap mendukung melalui penyelenggaraan diskusi publik seperti FGD, pelatihan media, atau edukasi langsung di daerah-daerah yang membutuhkan pemahaman lebih dalam,” ujar Hendry.
Dalam kesempatan yang sama, Dahnil menjelaskan bahwa keberadaan BP Haji sebagai lembaga baru memang belum banyak dikenal masyarakat. Ia mengakui masih banyak miskonsepsi yang beredar, salah satunya mengenai anggapan bahwa BP Haji menggunakan dana haji yang dikumpulkan dari umat. Padahal, ia menegaskan, seluruh kegiatan operasional BP Haji sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Seringkali publik keliru memahami bahwa kami menggunakan dana haji umat. Padahal, kami tidak memiliki akses ataupun keterlibatan dalam pengelolaan dana tersebut. BP Haji hanya bertanggung jawab atas aspek pelaksanaan ibadah haji secara menyeluruh, bukan dalam hal keuangannya,” jelas Dahnil.
Ia pun menyambut baik ajakan kerja sama dengan PWI Pusat untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai tugas-tugas BP Haji. Menurutnya, peran media dan wartawan sangat penting untuk meluruskan informasi yang keliru dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi baru ini.
Menutup pertemuan, Hendry menyampaikan bahwa apabila nantinya akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BP Haji dan PWI Pusat, maka waktu yang tepat adalah setelah Kongres PWI yang akan berlangsung pada 29–30 Agustus 2025. Dengan demikian, kerja sama yang disepakati dapat langsung diintegrasikan ke dalam program kerja jangka panjang yang lebih berkesinambungan.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh jajaran pengurus PWI Pusat lainnya, seperti Bendahara Umum M. Nasir, Wakil Bendahara M. Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah, serta Kepala Humas Edi Kuswanto. Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif dalam menjalin sinergi antara lembaga pers dan institusi negara untuk kepentingan umat yang lebih luas. (*)
