Jakarta, Semartara.News – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan ke 48, DPP Partai berlogo Banteng tersebut, melalui Balitpus, menggelar Webinar Seri I Nasional. Rabu (23/12/2020).
“Evaluasi Sistem Politik Pasca Reformasi” menjadi tema acara itu, sebab, tema tersebut berkaitan dengan sejarah PDI, yang mana kemudian, menjadi PDI Perjuangan dalam mewarnai dinamika politik, serta perjalanan panjang bangsa Indonesia, hingga pasca reformasi.
Sebagai keynote speaker Webinar Nasional Seri I, hadir di antaranya, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian yang diwakili oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, Msi. Selain itu, hadir juga para pembicara dari peneliti politik dan demokrasi Indonesia, seperti, Direktur Eksekutif CSIS, Philips Vermonte, Pegiat Perludem, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif CIRS, Kusnanto Anggoro.
Tak hanya itu, acara yang dipandu langsung oleh Sekretaris Balitpus PDI Perjuangan, Lukita Tuwo, juga dihadiri oleh politisi sekaligus Anggota DPR RI-Fraksi PDI Perjuangan Dedy Yevri Sitorus. Webinar Seri I di atas, dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan, Ir Hasto Kristiyanto, MM, dan dihadiri oleh 750 orang peserta, baik internal kader dan pengurus PDI Perjuangan, maupun dari kalangan eksternal atau kalangan umum.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, dalam sambutannya mengatakan, salah satu pekerjaan rumah adalah memperkuat sistem kepartaian sebagai sarana aspirasi rakyat. Menurutnya, sistem politik harus sejalan dengan pembangunan ideologi, karakter budaya serta keamanan bangsa Indonesia.
“Di saat yang sama, masih ada persoalan yang sangat kompleks, terkait, dengan sistem kepartaian dengan penyelenggaran pemerintahan. Selain itu, Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi, juga menguji kekuatan sistem politik di negara-negara demokrasi,” katanya.
Berangkat dari persoalan tersebut, Bahtiar menegaskan, sistem kepartaian harus melakukan evaluasi dalam proses rekrutmen politik, agar, mampu menata ulang sistem politik di Indonesia. “Harus ada evaluasi, termasuk dalam proses rekrutmen politik serta dalam menata ulang semua sistem politik, kepartaian dan pemerintahan,” tegasnya.
Sementara Phillips Vermonte menilai, tulang punggung demokrasi adalah partai politik, sehingga, kalau partai politik baik maka sistem politik itu baik.
“Karena itu, PDI Perjuangan harus terus melakukan rekrutmen Caleg yang berkualitas, sehingga, tujuan partai politik tercapai, yaitu, melanjutkan demokrasi, menjadikan Indonesia rumah semua untuk semua, meningkatkan kesejahteraan, serta, meningkatkan tata-kelola pemerintahan dan legislatif yang lebih baik,” ujar Direktur Eksekutif CSIS tersebut.
Titi Anggraeni memaparkan dari sisi partisipasi, pemilih Indonesia sangat loyal dan kooperatif kepada agenda elektoral negara. Namun di saat yang sama, sistem pemilu di Indonesia itu paling kompleks dan rumit di dunia. Sistem politik Indonesia belum sepenuhnya bebas dari korupsi, serta, belum mencerminkan kesetaraan gender yang memadai dan inklusif.
“Untuk menguatkan kelembagaan partai, harus ada demokratisasi internal di tubuh partai politik melalui kaderisasi, rekrutmen, serta, tata-kelola partai yang demokratis dan fungsional,” ungkapnya.
Ke depan, tambahnya, harus ada peningkatan alokasi dana negara yang diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas, afirmasi keterwakilan perempuan, serta, skema penegakan hukum atas praktik politik uang.
Sementara Kusnanto Anggoro dalam perspektifnya, menitikberatkan pada tantangan partai dan bangsa ke depan adalah ideologi sosial, yaitu, ekslusivisme identitas, intoleransi dan radikalisasi.
“Partai politik harus terus melakukan pembenahan, sebab, bila tidak, akan ada persoalan dalam penyelenggaran pemerintahan dan dalam demokrasi elektoral. Generasi milenial pada tahun 2045, punya ekspektasi yang mungkin berbeda dengan generasi zaman ini, dan harus dijawab oleh partai politik. Kalau tidak, partai akan kehilangan legitimasi,” ujar Kusnanto.
Di samping itu, Deddy Sitorus, anggota Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, untuk konteks sistem politik di Indonesia, tak perlu mencari sistem politik dari luar yang punya latar belakang psikologis, sosiologis, dan tata-nilai sendiri. Sistem politik dan pemilu Indonesia, harus senantiasa bersumber dan merujuk kepada Pancasila.
“Ke depan, PDI Perjuangan harus memotori UU yang dibahas melalui sebuah proses berjenjang. Sehingga, bisa membawa aspirasi, sehingga, tidak ada gap antara kebutuhan masyarakat, partai, pemerintahan dan stakeholders yang lain. Proses pengelolaan pemerintah harus benar-benar diperbaiki, termasuk UU Otda,” jelas Deddy Sitorus.
