Manado, Semartara.News – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey yang diwakili oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Joy Oroh didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, dan Kasat Pol-PP mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi (Rakorev) PPKM dan Penanganan Covid-19 di Luar Jawa-Bali secara virtual di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI sekaligus Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto memimpin langsung.
Rapat yang diikuti melalui video conference oleh seluruh Gubernur maupun perwakilan se-Indonesia ini, dihadiri beberapa pimpinan kementerian atau lembaga terkait, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.
Dalam pengantarnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa Rakorev kali ini diselenggarakan guna mengevaluasi pelaksanaan PPKM dan penanganan Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali dalam 2 minggu terakhir.
Lebih lanjut, Menko Airlangga Hartarto menuturkan bahwa saat ini kasus aktif Covid-19 secara nasional adalah sebanyak 327.286 kasus, dengan distribusi di Jawa – Bali sebanyak 47 persen dan di luar Jawa – Bali sebanyak 53 persen.
“Selama penerapan PPKM 9-20 Agustus 2021, kasus aktif di luar Jawa – Bali mengalami penurunan, dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar -36,96 persen. Secara umum, selama bulan Agustus sudah turun -27,03 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menko Airlangga Hartarto kemudian melaporkan perkembangan level asesmen kabupaten/kota di luar Jawa – Bali, dengan level IV mengalami penurunan dari sebelumnya 132 menjadi 105 kabupaten/kota, level III mengalami kenaikan dari sebelumnya 215 menjadi 232 kabupaten/kota, dan level II juga mengalami kenaikan dari sebelumnya 39 menjadi 48 kabupaten/kota.
Terakhir, terkait perpanjangan maupun perubahan evaluasi penerapan PPKM di luar Jawa – Bali, Menko Airlangga Hartarto mengaku bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden RI Joko Widodo.
“Hasil monitoring dan evaluasi PPKM di luar Jawa – Bali ini akan dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden, untuk nantinya mendapatkan arahan mengenai kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Arahan Presiden nanti akan disampaikan Senin (23 Agustus 2021-red) besok,” pungkasnya. (Herald)
