Serang, Semartara.News – Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov Banten) tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2024 – 2029 sebagai upaya berkelanjutan dalam menangani stunting di wilayahnya.
Sesuai informasi dari bantenprov.go.id, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam penanganan stunting. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Banten berkomitmen untuk merancang pembangunan yang terintegrasi dengan pendekatan yang sistematis dan berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah.
Pendekatan ini bertujuan untuk membangun generasi penerus yang sehat dan berkualitas, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Pernyataan tersebut disampaikan Al Muktabar seusai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang diadakan pada 4 September 2024 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.
Dalam acara tersebut, Al Muktabar menerima amanat dari Wapres KH Ma’ruf Amin yang meminta komitmen penuh dari semua pemangku kepentingan daerah dalam upaya mempercepat pengurangan stunting. Salah satu langkah strategis Pemprov Banten adalah merumuskan langkah-langkah konkret untuk penanganan stunting yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan untuk tahun 2025, RPJMD 2024 – 2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045.
Wakil Presiden juga menekankan pentingnya menjaga penurunan angka stunting melalui pendekatan yang sensitif dan spesifik. “Dua parameter penting ini harus menjadi pedoman kita, dan Pemprov Banten akan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya untuk penanganan dan pencegahan stunting,” ujarnya.
Dalam sambutannya, KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memberikan sejumlah arahan kepada para pemangku kepentingan. Ia mengingatkan agar evaluasi dari program-program sebelumnya dijadikan pedoman untuk perbaikan program di masa mendatang.
“Komitmen dari pimpinan di pusat dan daerah harus terus dipertahankan. Intervensi perlu lebih tajam agar program dapat lebih terarah, mulai dari pengumpulan data yang akurat hingga pemantauan berkala,” tambahnya.
Wapres juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar lebih efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan pembagian peran yang jelas. “Program penurunan stunting adalah inisiatif nasional yang melibatkan 20 Kementerian/Lembaga, seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Lembaga Non-Pemerintah. Besarnya cakupan program ini memerlukan peran yang saling melengkapi untuk mencapai target Indonesia tanpa stunting,” tegasnya.
Sebagai informasi tambahan, Rakornas Stunting 2024 merupakan forum tahunan yang membahas program percepatan penurunan stunting di tingkat nasional. Pertemuan ini melibatkan berbagai elemen, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, sektor swasta, LSM, dan akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, acara ini juga diikuti dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) untuk menghasilkan rekomendasi dalam merumuskan regulasi dan strategi yang lebih efektif dalam mencapai target pengurangan stunting. (Sayuti)
