Banten, Semartara.News – Sekretaris Daerah Banten yang menjabat sebagai Pelaksana Harian, Virgojanti, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan industri serta area sekitarnya, sesuai dengan kewenangan yang ada.
Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pengembangan sektor permukiman, pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Virgojanti dalam acara Rapat Koordinasi mengenai Progres Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Wilmar serta infrastruktur pendukungnya, yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Gedung Pos Ibu Kota, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024).
“Harapan kami adalah agar segera dibangun interchange untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi,” ujarnya dikutip dari bantenprov.go.id.
Virgojanti menegaskan bahwa Pemprov Banten sangat mendukung pengembangan infrastruktur di Kawasan Industri Wilmar.
Dia menjelaskan bahwa manfaat infrastruktur penunjang tidak hanya dirasakan oleh kawasan industri Wilmar saja, melainkan juga oleh kawasan permukiman dan industri lainnya yang berada di daerah Bojonegara. Pembangunan infrastruktur yang baik diharapkan dapat mengurangi pemborosan bahan bakar akibat kemacetan yang sering terjadi.
Menurut Virgojanti, saat ini kemacetan di area tersebut berlangsung selama berjam-jam, dengan antrean kendaraan berat yang keluar-masuk kawasan industri. Kondisi ini menyebabkan penggunaan bahan bakar menjadi tidak efisien dan waktu yang terbuang menjadi tidak efektif, mempengaruhi masyarakat yang akan beraktivitas.
Oleh karena itu, ia mendorong agar Pelabuhan Bojonegara segera diaktifkan kembali, mengingat saat ini kegiatan ekspor-impor industri lebih terkonsentrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. “Kepadatan di jalan tol saat ini sudah cukup tinggi,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Supartin Komala Dewi, menjelaskan bahwa dasar dari Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Wilmar merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024.
Supartin menambahkan bahwa Kawasan Industri Wilmar telah mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan sudah mulai beroperasi. Kebutuhan akan dukungan interchange dan exit toll dengan skema bisnis ke bisnis (business to business) sangat diperlukan untuk mengurangi beban dan kemacetan di jalan-jalan Kabupaten dan Provinsi. (Sayuti)
