Kota Tangerang, Semartara.News – Program Gampang Sembako yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk para pengamat ekonomi dan sosial. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyediakan sembako yang terjangkau dan mudah diakses, serta dianggap berhasil memberikan dampak yang signifikan.
Gampang Sembako di Kota Tangerang telah diimplementasikan melalui Gerakan Pangan Murah di 37 lokasi, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Gabungan Himpunan Wanita (GHW) dengan 48 KWT, kerja sama dengan BULOG, serta bantuan untuk 480 balita yang mengalami stunting. Selain itu, program ini juga memberikan bantuan sosial uang tunai kepada 3.747 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 354 KPM balita stunting.
Memed Chumaidi, seorang akademisi dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), menyatakan bahwa Gampang Sembako merupakan salah satu inisiatif dari Wali Kota Tangerang, Sachrudin, dan Wakil Wali Kota, Maryono, yang sejalan dengan visi besar 3G: Gampang Kerja, Gampang Sekolah, dan Gampang Sembako.
“Dalam konteks 100 hari kerja, program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, terutama di tengah tekanan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Saya melihat program ini mendapat respons positif dari masyarakat, yang merupakan kesan baik di awal masa kerja mereka,” ungkap Memed saat dihubungi pada Jumat (30/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa Gampang Sembako memiliki tiga dampak positif. Pertama, tingginya antusiasme masyarakat yang terlihat di setiap acara Gerakan Pangan Murah, di mana tidak ada lokasi GPM yang sepi pengunjung, bahkan di beberapa kecamatan hingga tingkat RW.
“Kedua, program ini secara nyata memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat. Ketiga, Gampang Sembako mampu mengurangi tekanan inflasi lokal dan membantu menjaga stabilitas harga di pasar, khususnya pasar tradisional,” tegasnya.
Memed juga mencatat respon positif dari masyarakat, menunjukkan bahwa program ini tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa program ini menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi. Masyarakat tidak boleh terlalu bergantung pada subsidi tanpa adanya kebijakan pemberdayaan ekonomi yang menyertainya.
“Penting untuk memastikan keberlanjutan program ini, dengan perencanaan anggaran yang tidak hanya bersifat populis sesaat. Selain itu, distribusi yang merata dan akurasi data penerima manfaat juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan sasaran,” tambahnya. (*)
