Tangerang, Semartara.News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus berupaya mengatasi ancaman banjir dengan melakukan normalisasi aliran sungai yang melintasi wilayahnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah Effendi, mengungkapkan bahwa normalisasi sungai telah dilakukan secara rutin setiap tahun. Namun, kewenangan dalam pengelolaan sungai terbagi antara pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah daerah.
“Normalisasi sudah kami lakukan hingga saat ini. Namun, di Indonesia ada pembagian kewenangan, baik dari pusat, kementerian, maupun pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (5/2/2025).
Menurutnya, Pemkab Tangerang terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi dan pusat, untuk melakukan normalisasi di sejumlah sungai, seperti Sungai Cisadane dan Cimanceuri.
“Karena wilayah kerja balai besar sungai mencakup area yang luas, mulai dari Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Bali, maka prioritas penanganan biasanya lebih dulu diberikan kepada wilayah DKI Jakarta,” jelasnya.
Dalam mengantisipasi potensi banjir akibat aliran sungai, Pemkab Tangerang juga berkolaborasi dengan TNI melalui program karya bakti yang difokuskan pada pengerukan sungai tanpa menambah aset baru.
“Jika suatu wilayah berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR, kami biasanya melakukan karya bakti dengan TNI untuk pengerukan sebagai langkah normalisasi,” tambahnya.
Sejak Senin (3/3), curah hujan tinggi menyebabkan banjir di berbagai wilayah Jabodetabek, termasuk Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Di Kabupaten Tangerang sendiri, lebih dari 3.000 kepala keluarga (KK) terdampak banjir.
Saat ini, pemerintah terus berupaya menangani dampak bencana dengan menyalurkan bantuan melalui posko-posko darurat guna meringankan beban para korban.
