Banten – Pemerintah lintas sektoral melakukan berbagai upaya tanggap darurat bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah yang terkena dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,6 di Banten. Sarana dan prasarana pendidikan dan ibadah menjadi prioritas pemerintah untuk segera diperbaiki.
Hal tersebut didorong oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penanganan Dampak Bencana Gempa Bumi Provinsi Banten secara virtual, Selasa (18/1/2022).
“Saya melihat yang mendesak (untuk diperbaiki) sarana pendidikan dan sarana ibadah. Ini harus segera ditangani, apalagi sudah ada kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dari Kemendikbud,” kata Muhadjir.
Berdasarkan laporan Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam rapat, data saat ini mencatat 43 sekolah dan 15 sarana ibadah di Kabupaten Pandeglang mengalami dampak akibat bencana gempa bumi tersebut. Sedangkan di Kabupaten Lebak, menurut Bupati Iti Oktavia Jayabaya, total yang terdampak yaitu 22 sekolah, 35 madrasah, dan 14 sarana ibadah.
“Yang jelas, sekolah dan madrasah akan kami utamakan untuk diperbaiki selain puskesmas dan sarana ibadah. Kami harus pastikan agar anak-anak jangan sampai terganggu belajar-mengajarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia pun meminta kepada pihak-pihak terkait untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat guna mendata beberapa hal yang dibutuhkan termasuk kebutuhan alat bantu mengajar seperti papan tulis, jaringan internet, maupun wifi.
Namun selain prioritas perbaikan sarpras umum terutama sekolah dan madrasah, upaya rehabilitasi rekonstruksi juga diutamakan pada perbaikan sarpras peribadatan dan kesehatan.
Muhadjir menilai sejauh ini kementerian/lembaga diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BNPB, bersama Pemkab didukung TNI/Polri sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik dalam penanganan pasca gempa bumi di Provinsi Banten.
Ia juga sangat mendukung beberapa usulan seperti yang diutarakan Bupati Pandeglang, yakni untuk dapat dilakukan relokasi terhadap beberapa Kepala Keluarga (KK) terdampak untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman dari lokasi pemukiman saat ini yang tergolong rentan bencana.
“Usulan bupati untuk relokasi ini akan kita perhatikan dan ini akan menjadi agenda kita ke depan untuk dibicarakan dengan kementerian terkait. Selain dengan KLHK soal lahan, juga perlu dengan BMKG apakah itu lokasinya rawan patahan atau tidak. Kalau sekiranya itu bisa mengancam tentu tidak perlu diambil,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, Dirjen Linjamsos Kemensos Pepen Nazaruddin, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Eka Jusup Singka, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri. Lalu hadir juga Sekjen KemenPUPR M Z Fattah, Dirjen Perumahan KemenPUPR Khalawi Abdul Hamid, Sekjen Kemenag Nizar Ali, Kakanwil Kemenag Banten Nanang Fatchurochman, dan Dirjen Adwil Kemendagri Safrizal ZA.
Sumber: suara.com
