SEMARTATA – Polemik imbauan bersyariah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang ramai diperbincangkan. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Tangerang, Gatot Wibowo turut merespon polemik tersebut.
Sejumlah warga mengomentari sebuah kiriman di media sosial berisi papan imbauan untuk penunggu pasien. Pasien tidak boleh ditunggu selain oleh suami, istri atau keluarga saat berobat dan rawat inap.
“Dalam rangka menghindari Khalwat dan Ikhtilatah. Penunggu pasien wanita seyogyanya adalah wanita. Penunggu pasien pria seyogyanya adalah pria. Kecuali penunggu pasien adalah keluarga (mahramnya),” imbauan papan tulisan di RSU Kota Tangerang.
Gatot menjelaskan, Kota Tangerang merupakan tempat tinggal bagi beragam suku dan umat beragama. Karenanya, kebijakan serta pelayanan publik seyogyanya berguna untuk semua.
“Harus diingat RSUD Kota (Tangerang, Red) itu milik masyarakat didirikan dari hasil pajak bersama, tidak membedakan satu dengan yang lain,” terang Gatot saat ditemui di Kantornya, Karawaci, Tangerang, Rabu (12/6/2019).
Gatot meminta, sejumlah kebijakan publik dikaji sebelum ditetapkan. Pemerintah, sebut Gatot, mesti melibatkan perwakilan rakyat dalam perumusan kebijakan agar tidak terjadi polemik.
“Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait hajat dan kepentingan orang banyak, baiknya ada kajian dan fungsi pengawasan dari masyarakat dan DPRD, melibatkan banyak unsur, Organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), apakah sudah dilakukan,” katanya didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Andri Permana; Bendahara Umum, Sumarti; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Supardi; dan wakil Ketua Bidang Hukum, Suandi.
Gatot mengatakan, bakal mendorong fraksi PDI Perjuangan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait polemik tersebut. Dalam agenda tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan RSUD Kota Tangerang.
“Urgensi, semangatnya apa, karena kan ini layanan. Dikaji dulu bersama. Wujud masyarakat kan sekarang DPRD. Kami sudah meminta kawan-kawan fraksi untuk menanyai apa yang melatarbelakanginya” jelas Bowo, sapaan akrabnya.
Gatot juga mengajak masyarakat Kota Tangerang menjunjung dan menjaga kebhinekaan dan kerukunan umat beragama di Kota Tangerang.
“Wujud kebhinekaan di Kota Tangerang ada masjid, gereja, klenteng. Kebhinekaan ini merupakan warisan turun-temurun masyarakat Kota Tangerang,” ungkapnya.
Selain itu, Gatot juga mendorong RSUD Kota Tangerang meningkatkan pelayanan dan fasilitasnya. Dia menilai APBD Kota Tangerang mampu menunjang upaya itu.
“Sekarang kan tipe C, saya yakin APBD Kota Tangerang cukup untuk mendorong supaya RSUD Kota Tangerang naik tingkat,” bebernya.
Senada, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, Andri Permana mengatakan, penerapan prinsip syariah di RSUD Kota Tangerang mesti didahului dengan peningkatan mutu rumah sakit.
“Masih banyak hal yang lebih urgensi terkait kebijakan RSUD di Kota Tangerang. Peningkatan standarisasi mutu pelayanan dan keselamatan menjadi hal yang lebih urgensi daripada polemik papan pengumuman,” katanya.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi menambahkan, pihaknya akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan RSUD Kota Tangerang Rabu (29/6/2019) mendatang.
“Kita akan mintai keterangan soal polemik ini,” katanya. (irfan)
