Jakarta, Semartara.News – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk mencermati dan segera mencari solusi terbaik persoalan angka putus sekolah yang terus bertambah di tanah air akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, Ketua DPP PDI Perjuangan menilai, efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi juga mengharuskan pemerintah untuk membenahi sektor infrastruktur agar merata di seluruh daerah.
Menteri Nadiem dan Kemendikbud Ristek, lanjut Puan, harus mencari penyebab anak putus sekolah pada masa pandemi. Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang mengambil tema “Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar” merupakan momentum tepat untuk memetakan persoalan dan menghadirkan solusinya.
“Apakah karena terkendala pembelajaran jarak jauh (infrastruktur), atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi,” tegas Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada keterangan pernya, Minggu (2/5/2021).
Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih mungkin diterapkan di sekolah-sekolah, Puan juga meminta Kemendikbud Ristek melakukan pembenahan insfrastruktur kegiatan belajar mengajar. Puan menegaskan, pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah.
“Agar merata dan tidak terjadi kesenjangan infrastrukur PPJ atau online antar daerah dan wilayah,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain kesiapan dan pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh, Puan juga meminta Kemendikbud Ristek menguji efektivitasnya, serta kualitas tenaga pendidik, peserta didik, dan materi pembelajarannya.
Menurut Puan, hal itu harus dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan pendidikan, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh yang mensyaratkan infrastruktur digital, akses internet, serta perangkat pendukung lainnya.
“Perlu menguji efektivitas belajar online selama ini. Bila tidak ada tindakan maka kesenjangan pendidikan bisa semakin lebar,” ujar Puan.
“Karena pendidikan adalah hak, kebutuhan dasar, dan harus mampu mewujudkan national and charachter building,” pungkas perempuan kelahiran Jakarta tersebut.
James Sumendap dan Upaya Pendidikan di Tengah Pandemi
Sebelumnya, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim gagal dan cenderung menelantarkan sistem pendidikan saat pandemi.
Pernyataan Bupati Kabupaten Mitra ini disampaikan saat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum di lebur menjadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau (Kemendikbud Ristek).
”Saya minta presiden untuk mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), karena sudah ada satu tahun tidak ada modul jelas yang harus dilakukan para pendidik dimasa pandemi covid 19, Nadiem Makarim gagal,“ tegas Bupati James Sumendap, saat memimpin rapat bersama seluruh jajaran SKPD, Senin (4/1/2021).
Bupati dua periode ini, mengkritisi modul Pendidikan yang ada. Lanjut James, penyederhanaan kurikulim di tengah pandemi adalah solusi terbaik. Sehingga Pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak berkurang.
Untuk Minahasa Tenggara, Bupati James Sumendap menggagas Sekolah Bangsawan, Guru dan tenaga pendidik hadir langsung dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
“Kegiatan belajar mengajar kami laksanakan dengan program Sekolah Bangsawan. Setiap guru mendatangi rumah peserta didik guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ungkapnya.
Saya tidal yakin dengan pola pendidikan yang di terapkan saat ini, siswa Indonesia dipaksa berlajar dengan metode online, apa bisa masuk dipikirannya? Lanjut James, dengan sekolah offline saja, masih ada siswa yang kualitasnya dibawah rata-rata.
”Mitra akan tetap dengan Sekolah Bangsawan, terima kasih kepada para guru yang terus mempunyai kerinduan untuk mencerdaskan anak bangsa,” pungkas James, politisi dari PDI Perjuagan Sulawesi Utara ini.
