SEMARTARA, Tangerang (13/1) – Fenomena politik kotak kosong membuat semua kalangan masyarakat angkat bicara pasalnya, bakal calon (Balon) Kepala Daerah di tiga tempat di Banten seperti, Lebak, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni mendatang akan bertanding merebutkan kekuasaan melawan kotak kosong.
Pasangan calon (Paslon) tunggal seperti sebuah sistem yang sudah diseting oleh penguasa dari jauh hari. Akhirnya timbul opini masyarakat akan gagalnya partai politik dalam mencetak kader terbaiknya.
Viralnya fenomena politik kotak kosong, mambuat salah satu tokoh masyarakat Tangerang Barat Edhi Jayadie turut serta ikut menyuarakan pendapatnya, dirinya bukan tidak setuju dengan putra daerah yang saat ini menjadi calon tunggal pada ajang Pilkada Juni mendatang.
“Saya hanya menyayangkan, bahwa saat ini masyarakat kita telah diberikan pendidikan politik yang salah, karena masyarakat tidak bisa menjalankan demokrasi yang baik di Pilkada esok,” imbuhnya kepada awak media, Sabtu (13/1).
Melihat kondisi tiga wilayah di Banten yang mengikuti Pilkada serentak pada periode ini, ternyata fenomena politik kotak kosong sudah pasti bisa ditentukan diatas kertas saja, seharusnya bagaimana seorang pemimpin atau calob pemimpin bergerak kebawah bersama rakyat, untuk memikat partisipan rakyatnya.
“Seorang Kepala Daerah harus menanamkan prinsip, ‘Dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat’, dan semua itu demi tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya,” ujar pria yang berdomisili di Cikupa ini.
Pria yang kesehariannya sebagai Aktivis Buruh se-Tangerang Raya ini menegaskan, jika timbul paslon lebih dari satu pasang, masyarakat pasti lebih merasakan pesta demokrasi yang ditetapkan melalui norma-norma oleh pemerintah berjalan dengan harmonis dan semestinya.
“Pada relitanya masyarakat diajarkan hanya untuk pro dan kontra, hanya untuk memilih calon tunggal atau kotak kosong, ketika ada masyarakat yang kontra terhadap calon tunggal, maka dicibir dan bahkan ada yang berkomentar miring , padahal masyarakat ingin memilih mana yg terbaik dari putra daerah, masyarakat hanya ingin berdemokrasi sehat,” tegasnya.
Ada hal yang lebih terpenting lagi yang harus diingat oleh seluruh lapisan masyarakat, jangan sia-siakan anggaran rakyat miliaran rupiah yang diduga nantinya digunakan untuk pesta demokrasi segelintiran oknum saja.
“Kedepannya rakyat harus menjadi penentu demokrasi dan jangan salahkan masyarakat jika harus memilih kotak kosong,” pungkasnya.
Bahwa pada hakekatnya untuk memilih Kepala Daerah bukan ditentukan oleh kesepakatan Parpol atau Wakil rakyata (anggota Dewan), tapi yg menentukan terpilihnya Kepala Daerah adalah rakyat Kabupaten Tangerang. (Yansopi)
