Oleh: Abdul Muhyi S.IP, Pengamat Politik Millenial
Kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Tangerang 2018 sudah didepan mata. Penyelenggara Pemilu pun sudah melakukan tahapan persiapan sosialisasi dan sebagainya.
Dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017, persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu dukungan 20% dari anggota partai di parlemen. Artinya setiap calon Bupati dan wakil bupati Tangerang perlu dukungan 10 kursi dari jumlah 50 anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
Pemilukada membawa partai politik pada posisi “Supporting and demand”, bahwa partai politik harus mampu mendorong seseorang untuk menjadi kandidat calon bupati dan wakil bupati.
Begitupula dengan tuntutan yang akan menjadi “bargaining” kedepannya.
Dalam fungsi Partai Politik salah satunya sebagai rekrutmen kader dalam mempersiapkan kepemimpinan dalam suatu jabatan pemerintah.
Melihat kondisi pemilukada Kabupaten Tangerang tahun 2018. Sang Petahana, Ahmed Zaki Iskandar yang berasal dari Partai Golkar saat ini digadang-gadang akan mencalonkan dirinya kembali sebagai calon bupati tahun 2018.
Jika disurvey sekalipun, sang petahana ini jauh diatas awang awang mulai dari popularitas maupun elektabilitas. Artinya sang petahana ini memiliki daya tawar yang sangat tinggi, dan mampu untuk merebut hati partai politik untuk mengusungnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan partai politik lainnya? Apakah mempunyai lawan yang sebanding dengan petahana?
Dinamika politik di Kabupaten Tangerang kali ini terasa “Unik”, bahwa mayoritas partai politik akan mengusung sang petahana, Ahmed Zaki Iskandar sebagai calon bupati. Walaupun ada beberapa partai politik yang memang belum menentukan sikapnya.
Yang menjadi persoalan adalah siapa yang akan menjadi “Lawan Sebanding” dengan sang petahana? Dengan mayoritas partai politik yang mengusung petahana. Ataukah partai politik kini hanya berebut untuk memunculkan calon wakil bupati untuk sang petahana?
Dengan melihat spanduk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang saat ini sudah bertebaran di jalanan. Masyarakat pun akan bisa menilai dengan sendirinya, bahwa masing-masing partai politik hanya berebut pada posisi wakil bupati. Mulai dari sosok, Iskandar Mirsad (ex-Sekda), H. Mad Romli (Ketua DPRD), Topari (Ketua DPC PDIP) Kabupaten Tangerang dan tokoh-tokoh lainnya yang berasal dari kader partai politik itu sendiri.
Sehingga dari tulisan ringan ini saya berasumsi bahwa pertama, tak ada lawan yang sebanding dengan petahana Ahmed Zaki Iskandar pada pemilukada Kabupaten Tangerang tahun 2018 nanti. Kedua, partai politik saling berebut calon wakil bupati untuk sang petahana dengan memperkuat “supporting and demand-nya”. Ketiga, partai politik bukan lemah pada “proses” kaderisasi dalam mencetak pemimpin. Melainkan partai politik ini cerdik dalam menganalisis SWOT-nya di pemilukada Kabupaten Tangerang untuk “bargaining position” dengan sang petahana.
Terakhir asumsi saya yang mungkin bisa jadi sangat salah atau bisa juga benar yakni berada pada dinamika politik yang saat ini terjadi di Kabupaten Tangerang, ini menandai bahwa “Cost Politik” amatlah sangat mahal. Bukan lagi hanya sekedar kesan, melainkan sudah menjadi pembuktian. Bahkan partai politik sendiripun bukan hanya sekedar mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin. Partai politik pun harus memiliki modal politik yang amat banyak untuk menjadi seorang kepala daerah.
Wallahu a’lam bisshowab.
