Manado, Semartara.news – Melalui sambungan virtual, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim (Pendahuluan) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut TA 2020, Senin (25/1/2021).
“Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai efektivitas pengendalian intern atas pendapatan, belanja, beban, aset tetap, aset tidak berwujud, dan hutang,” kata Olly Dondokambey dalam arahannya.
Olly mengingatkan, pemeriksaan ini menjadi penting. Mengingat, dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, hasil penilaian atas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dijadikan sebagai parameter.
Terlebih bagi setiap instansi pemerintah berkenaan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang dipercaya di lingkungannya.
Olly juga optimis, lewat pemeriksaan interim LKPD maka hal-hal terkait tata kelola keuangan demi kesejahteraan masyarakat dapat terkontrol.
“Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola uang rakyat berupa pajak, retribusi, dan penerima negara lainnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” bebernya.
Pemprov Sulut, lanjut Olly, terus berupaya dan berkomitmen penuh untuk melakukan pengelolaan anggaran keuangan negara. Caranya dengan pengelolaan yang benar, tepat, transparan, akuntabel, tertib, dan menghindari kemungkinan adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan.
Lebih jauh lagi, Olly mengharapkan agar sinergitas yang telah tercipta. Baik antara pemerintah daerah dan BPK. Terlebih jika dikaitkan dengan tata kelola keuangan.
“Pemprov dan seluruh pemerintah daerah di Sulut tidak henti-hentinya mengharapkan sinergitas dari BPK dalam melakukan identifikasi dan evaluasi atas tata kelola keuangan,” tandasnya.
Dalam rapat ini, Olly mengharapkan adanya tindak lanjut. Dia meminta bupati dan walikota untuk membantu kelancaran pemeriksaan oleh BPK usai dilakukan entry meeting.
“Saya mengharapkan kepada para kepala daerah, bupati dan walikota di Provinsi Sulawesi Utara, agar merespon dengan baik bersama jajaran pemerintah daerah masing-masing,” kuncinya.
Hadir juga secara virtual Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Karyadi beserta jajaran dan bupati serta walikota se-Sulut.
