SEMARTARA, Kota Tangerang (6/3) – Kesehatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah Provinsi Banten. Demikan ditegaskan Gubernur Banten Wahidin Halim, dihadapan Menteri Kesehatan Nila Mueleok, dalam kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2018 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (6/3).
Pria yang akrab disapa WH ini menjelaskan tentang pengalamannya dihadapan Menkes, mulai dari menjadi seorang Kepala Desa, Camat, Walikota, hingga kini menjadi Gubernur Banten. WH optimis bahwa program kesehatan cukup pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan bisa berjalan dengan baik.
Dirinya juga meminta dukungan kepada Menteri Kesehatan RI, untuk menjadikan Banten sebagai obyek penelitan untuk pembangunan kesehatan.
“Saya terima dengan senang hati apabila ibu punya program-program yang menawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten melalui kesehatan, dan ini yang memang sedang kita lakukan,” kata WH.
Ia menerangkan bahwa 79% masyarakat Banten telah terdaftar di BPJS dan Pemerintah Provinsi Banten juga telah membantu iuran BPJS tersebut bagi warga Banten. Namun sampai saat ini, menurut WH, masih ada 2 juta penduduk Banten yang belum tercover BPJS.
“Kalau saya biayai dari APBD yang 2 juta itu, saya hitung sekitar 600 milyar. Kami tidak punya uang,” ujarnya.
“Boleh gak yang 2 juta ini kita tanggung tetapi ketika mereka sakit, bukan ketika dia bayar premi. Kita bayar ketika mereka masuk rumah sakit. Itu yang sebenarnya saya usulkan kepada Ibu Menteri maupun Pak Presiden,” ucap WH kepada Menteri Kesehatan disela-sela sambutannya.
Hingga saat ini, lanjut WH, ketika ada masyarakat yang sakit mendadak belum mendapatkan BPJS siapa yang akan membiayai mereka yang tidak mampu.
“Kalau mereka kedepan sudah punya premi masing-masing atau sanggup membayar ya silahkan, tapi saat ini kami ingin yang 2 juta itu kami bidik dan membayar mereka ketika sakit,” imbuhnya.
WH mengaku bahwa hal tersebut telah dilakukan semasa dirinya menjadi Walikota dan hampir 2 juta penduduk Kota Tangerang dijamin kesehatannya di rumah sakit, walaupun seberapa lama dan seberapa parah sakit yang dialami masyarakat cukup dengan KTP warga bisa berobat gratis.
“Ya silahkan Ibu Menteri mau dipikirin silahkan tidak juga ga papa, tapi saya punya inisiatif seperti itu,” tandasnya. (Helmi)
