Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Aset pada BPKAD Kabupaten Tangerang, Abdullah Rijal meminta kepada pihak Desa agar membuktikan secara hukum kepada warga, bahwa lahan tersebut milik desa.
“Lebih baik pihak Desa bisa membuktikan nya dulu, karena semua itu kaitannya dengan hukum,” katanya.
Selain itu Rijal juga mempertanyakan prosedural kerja sama yang dilakukan Desa dengan pengembang atas rencana pembangunan pusat niaga tersebut.Apakah telah berkoordinasi dengan Dinas Pemdes ataupun sudah adanya rekomendasi dari Bupati Tangerang.
“Itu prosedur kerja sama sudah sesuai aturan atau belum, walaupun nantinya itu terbukti milik Desa, tetapi harus ada koordinasi ke Pemerintah Daerah,” terangnya.(Deri/Tri)
