Jakarta, Semartara.News – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang cenderung menyalahkan Menko Polhukam RI, Mahfud MD, karena adanya kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI), di sejumlah tempat saat penjemputan Habib Rizieq Shihab, mendapat kritikan.
Adalah Wakil Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang mengkritik anggapan Ridwan Kamil, bahwa, kerumanan massa itu disebabkan oleh pernyataan Mahfud MD. Bagi Sahroni, pernyataan Ridwan Kamil tersebut kurang tepat, sebab, sebenarnya Mahfud, sudah mengingatkan bagi para penjemput Habib Rizieq, agara menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.
“Anggapan yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan ini, ya kurang tepat. Karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana di kutip dari LKBN Antara, Rabu (16/12/2020).
Bagi Sahroni, yang dimaksud dengan tertib itu, termasuk melapor pada pihak Kepolisian, di mana kemudian, mendapat surat izin keramaian, namun, itu tidak terpenuhi. Anggota Dewan dari Fraksi NasDem ini, menekankan, bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan.
Sehingga, kalau memang penjemputan Habib Rizieq membeludak, itu karena para penjemput tidak taat tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD, seperti yang disampaikan Ridwan Kamil. “Kalau jadinya ramai ketika penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah. Tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud,” ujarnya.
Sebagai Menko Polhukam, Mahfud, lanjut Sahroni, tentunya telah mengingatkan terkait ketertiban. Namun, kenapa masyarakat masih melangga, itu yang seharusnya diperhatikan bersama. Dia juga menyampaikan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan dalam acara Habib Rizieq, yang berlarut-larut.
“Ini bukan waktunya kita saling menunjuk siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki, dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menilai adanya kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Habib Rizieq Shihab, disebabkan adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.
“Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya ‘statement’ dari pak Mahfud, di mana, penjemputan HRS ini diizinkan,” kata Ridwan Kamil usai diperiksa di Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kota Bandung, dilansir dari laman yang sama.
Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, menjadi tafsir masyarakat, khususnya anggota maupun simpatisan FPI. Sehingga, mereka bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq, baik di Bandara Soekarno-Hatta, Megamendung, maupun di Petamburan.
“Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara. Selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini, seolah-olah ada diskresi dari pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya,” kata mantan Wali Kota Bandung itu.
Oleh karena itu, dia pun menyesalkan. pihak-pihak yang diperiksa oleh kepolisian hanyalah para kepala daerahnya, dalam hal ini ia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut dia, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan ini.
