Jakarta, Semartara.News — Survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan gejala menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan penegak hukum.
Sebaliknya, lembaga eksekutif dan operasional seperti Presiden RI, Basarnas, dan TNI tetap menjadi tumpuan kepercayaan rakyat.
Survei bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik” ini dilakukan pada 9–17 Oktober 2025, melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Metode yang digunakan adalah Stratified Multistage Random Sampling (SMRS), dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Tingkat Kepercayaan Publik (Oktober 2025)
Presiden Republik Indonesia – 95,2%
Basarnas – 86,3%
Tentara Nasional Indonesia (TNI) – 84,5%
Kejaksaan Agung (Kejagung) – 71,5%
Mahkamah Konstitusi (MK) – 64,8%
BPI Danantara – 60,7%
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) – 55,1%
Badan Komunikasi Pemerintah – 47,5%
Mahkamah Agung (MA) – 42,5%
Komnas HAM – 40,6%
Komisi Pemilihan Umum (KPU) – 40,5%
Kantor Staf Presiden (KSP) – 40,2%
Dewan Ekonomi Nasional – 40,0%
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – 40,0%
Badan Ekonomi Kreatif – 37,9%
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) – 31,5%
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – 31,0%
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) – 30,5%
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – 30,3%
Partai Politik – 23,1%
Perbandingan dengan Survei IPO (Mei 2025)
Presiden Republik Indonesia – 97,5%
TNI – 92,8%
Basarnas – 86,3%
Kejagung – 76,0%
MK – 74,3%
BPI Danantara – 70,5%
Bawaslu – 65,0%
MA – 59,5%
KPK – 55,9%
DPD – 50,2%
MPR – 48,1%
Polri – 46,6%
DPR – 45,8%
KPU – 43,5%
Partai Politik – 43,0%
Penurunan Kepercayaan Publik
Hasil survei memperlihatkan Presiden RI (95,2%), Basarnas (86,3%), dan TNI (84,5%) berada di tiga besar lembaga paling dipercaya publik.
Sebaliknya, DPR (30,3%), Polri (30,5%), dan Partai Politik (23,1%) menjadi tiga lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah.
Dibandingkan dengan periode Mei 2025, penurunan tajam terjadi di hampir semua lembaga.
Beberapa di antaranya:
KPK turun dari 55,9% menjadi 31,0%
Partai Politik turun dari 43,0% menjadi 23,1%
MK dari 74,3% ke 64,8%
MA dari 59,5% ke 42,5%
MPR dari 48,1% ke 31,5%
Analisis IPO
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menyebut fenomena ini sebagai indikasi menurunnya legitimasi politik di mata masyarakat.
“Publik kini menilai lembaga berdasarkan hasil kerja, bukan sekadar simbol politik. Lembaga yang konkret seperti Basarnas dan TNI memperoleh kepercayaan lebih,” ujar Dedi dalam rilis survei dan diskusi media yang dihelat di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Menurut Dedi, bila lembaga politik tidak segera memperbaiki kinerja, transparansi, dan kedekatan dengan publik, maka krisis kepercayaan ini dapat mengancam stabilitas demokrasi di masa depan. (*)
Apakah Anda ingin saya buatkan versi SEO-friendly (dengan me
