Jakarta, Semartara.News – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya mengaku miris melihat kondisi kendaraan operasional yang digunakan para Komisioner KPU saat ini.
Sanjaya menilai, bahwa kendaraan operasional tersebut kurang sesuai dengan posisi jabatan penting yang disandangnya. Menurut Legislator dari Dapil Sumatera Selatan II , sebagai pimpinan lembaga negara yang juga mempunyai jasa besar kepada negara, maka sudah sepantasnya Komisioner KPU mendapatkan kendaraan dinas operasional yang lebih baik.
“Saya agak miris juga melihat kondisi kendaraan Komisioner KPU. Bagaimanapun juga mereka sudah banyak berbuat untuk Republik ini. Pilpres dan Pileg, Alhamdulillah sudah terealisasi seperti yang sama-sama kita ketahui. Mungkin di tahun 2022 sudah akan akan ada pemilihan (Komisioner) KPU lagi. Jadi kalau bisa Komisioner KPU ini bisa mendapatkan mobil dinas yang lebih bagus (sesuai dengan tugas berat yang diembannya),” ucap Wahyu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020) pagi tadi.
Sambung Wahyu, Entah dengan cara kredit atau menyicil, bagaimana terserahlah, “Dia kan lembaga negara juga, sama dengan lembaga negara lainnya yang tidak kalah dengan kementerian yang lain. Jadi wajarlah kalau kita bantu yang agak bagusan (kendaraan dinasnya),” saran Wahyu.
Senada dengan Wahyu Sanjaya, Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi juga setuju apabila dilakukan penggantian atau peningkatan kendaraan operasional Komisioner KPU agar dapat memberi semangat kepada Komisioner KPU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Disisi lain, Johan Budi mengusulkan, baik KPU maupun Bawaslu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar bisa dibantu dalam hal pemenuhan kebutuhan akan gedung kantor, yakni dengan menggunakan gedung milik pemerintah yang kosong dibandingkan harus menyewa bangunan komersil lain. “Banyak gedung milik pemerintah yang kosong. Kenapa harus sewa. Kenapa tidak ada koordinasi yang baik dengan kemenkeu RI untuk menggunakan gedung itu, jadi tidak (perlu) nyewa,” ujar Johan.
Di kesempatan yang sama juga, Johan mengapresiasi laporan yang dibuat KPU yang dinilainya cukup lengkap. “Untuk KPU perlu diapresiasi, laporan yang dibuat ini cukup lengkap, jadi ada indikator kinerja. Dengan ini ukuran kinerja KPU bisa diketahui seperti apa,” tutup politisi PDI Perjuangan itu.
( Barre Allo )
