Jakarta, Semartara.News — Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana mendukung upaya PT PLN (Persero) bisa segera menuntaskan Program Indonesia Terang hingga seratus persen.
Pasalnya, menurut Ananta, program melistriki daerah-daerah yang belum terjamah listrik khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T itu menjadi prioritas pemerintah.
“Program ini untuk mewujudkan keadilan sosial dalam hal akses listrik dan persatuan Indonesia yang merupakan wujud pelaksanaan sila V dan lll Pancasila” ungkap Ananta dalam forum Rapat Dengar Pendapat atau RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, terkait Pembahasan PMN Tunai TA 2022, Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Sebagai bentuk dukungan terhadap PLN, kata Ananta, Komisi VI telah menyetujui penyuntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN), yaitu pada 2020 sebesar Rp5 triliun, kemudian di 2021 sebesar Rp5 triliun.
“Dan pada 2023, PLN dapat suntikan PMN Rp10 triliun,” ujarnya.
Kendati demikian, Legislator asal Banten itu melihat bahwa realisasi penyerapan PMN PLN tersebut belum maksimal.
“Soal ini kita ingin tahu. Apa kendala PLN sehingga realisasi PMN belum maksimal,” katanya.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti soal potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia luar biasa besarnya, mulai dari energi angin, ombak, panas matahari, dan energi bio.
“Terkait energi bersih ini sebagaimana pidato Presiden Jokowi pada HUT kemerdekaan lalu. Dan hasil kesepakatan G20 di Bali soal EBT,” jelasnya.
