Jakarta, Semartara.News – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengungkap Peta Jalan AI 2025, sebuah strategi nasional untuk memperkuat literasi digital dan pengembangan talenta AI di Indonesia. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga perancang dan pengembang kecerdasan buatan yang sesuai kebutuhan nasional.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menegaskan pentingnya Sovereign AI yang Berdaulat, yaitu model AI yang dikembangkan dengan mempertimbangkan karakter dan konteks Indonesia. “Yang paling penting adalah kita jangan menjadi budaknya AI, tapi harus menjadi tuannya. Kita jangan hanya menonton, menjadi pasar, tapi harus jadi pemain,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia, Selasa (25/11/2025), bertema ‘Kecerdasan Artifisial: Jembatan Menuju Indonesia Emas’.
Peta Jalan AI 2025 dan Pedoman Etika AI disusun melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, pelaku industri, komunitas masyarakat sipil, dan peneliti AI. Dokumen ini melengkapi kerangka hukum yang ada, seperti UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Permenkominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta ketentuan hak cipta, agar pengembangan dan pemanfaatan AI berada dalam jalur regulasi yang konsisten.
Nezar menekankan urgensi kedaulatan teknologi, di tengah percepatan pesat perkembangan AI global. Dalam dua tahun terakhir, kemampuan generative AI meningkat jauh lebih cepat dari prediksi, sementara fitur baru terus muncul setiap enam bulan, mendorong persaingan global dalam infrastruktur data center, GPU, dan computing power.
Selain penguasaan teknologi, kesiapan masyarakat juga menjadi fokus utama. Literasi digital publik menjadi fondasi agar teknologi digunakan secara sadar dan bertanggung jawab.
Melalui program Digital Talent Scholarship, iCall Center, dan AI Talent Factory, Komdigi menyiapkan talenta yang tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengembang dan perancang AI. Program AI Talent Factory saat ini berjalan di Universitas Brawijaya dan akan diperluas ke Universitas Gajah Mada, ITB, Universitas Indonesia, dan kampus lain pada 2025.
Literasi AI juga mulai diterapkan sejak pendidikan dasar dan menengah. Nezar menekankan pentingnya kurikulum yang memungkinkan siswa memahami teknologi secara menyeluruh. “Anak-anak perlu diajarkan cara kerja AI, dibentuk awareness, dan dilatih berpikir kritis. Mereka hidup di masa ketika teknologi ini sangat dominan,” katanya.
Penggunaan AI tanpa kemampuan kritis berisiko mengurangi esensi belajar, sementara AI juga membawa tantangan besar, seperti keamanan data, disinformasi, dan manipulasi visual. Model AI bekerja berdasarkan data yang diberikan pengguna, sehingga foto pribadi atau dokumen sensitif bisa muncul kembali di tempat lain, termasuk wajah mirip pengguna dalam konten generatif.
Risiko terbesar muncul dari deepfake, konten palsu yang dibuat AI dengan kualitas realistis, yang bisa digunakan untuk pornografi, ujaran kebencian, atau manipulasi politik. “Deepfake punya dampak besar karena bisa meniru wajah dan suara kita, bahkan menggambarkan seseorang dalam konteks yang tidak pernah dilakukan,” kata Nezar.
Untuk mengatasi risiko ini, pemerintah memperkuat kolaborasi dengan platform digital, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait. Platform didorong menyediakan alat deteksi konten AI dan standar content authentication berbasis metadata, agar publik dapat membedakan konten asli dan manipulatif.
Nezar menekankan bahwa adopsi AI harus dilihat sebagai perjalanan kolektif menuju ekonomi digital Indonesia. Dengan ‘Sovereign AI yang Berdaulat’, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi asing, tetapi juga menjadi pemain penting dalam percaturan teknologi global, mulai dari infrastruktur hingga algoritma.
“Kita harus menciptakan AI yang berdaulat, menguasai teknologinya, bukan hanya menjadi penonton. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi agar Indonesia punya posisi strategis di percaturan teknologi global,” pungkasnya. (*)
