Tangerang, Semartara.News – Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), meluncurkan inisiatif pemberdayaan desa melalui Koperasi Merah Putih (KDKMP). Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 16 Oktober 2025, di Gedung Serbaguna Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.
Pada acara tersebut, dilaksanakan penandatanganan kesepakatan kerjasama (PKS), bimbingan teknis, serta penyaluran bantuan modal usaha dalam bentuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT. Agung Sedayu Group kepada 60 KDKMP di wilayah setempat. Inisiatif ini dirancang untuk menguatkan perekonomian desa, mengawasi pengelolaan keuangan desa, serta menjadikan koperasi sebagai entitas ekonomi produktif bagi masyarakat.
Bupati Tangerang, Drs. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si, menyampaikan bahwa Koperasi Merah Putih sudah terbentuk di 246 desa dan 28 kelurahan. Bantuan modal senilai Rp100 juta per koperasi disalurkan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) untuk memastikan dana tersebut tepat guna.
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung, Prof. Dr. Reda Manthovani, memberikan petunjuk untuk memperkuat kolaborasi, dengan menekankan bahwa program ini memungkinkan pemantauan digital atas pengelolaan keuangan desa dan koperasi, sehingga risiko penyimpangan dana bisa dikurangi.
“Kami mendukung Kementerian Koperasi dalam melibatkan sektor swasta untuk mengembangkan Koperasi Merah Putih demi kemajuan desa,” ujar Reda.
Menteri Koperasi RI, Ferry Julianto, menyoroti bahwa koperasi berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional, memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) individu bergabung untuk menjadi entitas bisnis yang lebih besar. Ia juga menggarisbawahi pentingnya digitalisasi, re-branding koperasi, serta pembangunan 10.000 gudang dan gerai Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Kolaborasi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, terutama dalam upaya membangun dari tingkat desa untuk mencapai pemerataan ekonomi, memberantas kemiskinan, memperkuat reformasi birokrasi, dan memerangi korupsi di level pedesaan. Gubernur Banten, Andra Soni, berkeyakinan bahwa program ini akan membantu menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera, termasuk di Kabupaten Tangerang. (*)
