Tangerang, Semartara.News – Gagasan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tangerang Utara terus mendapat sokongan. Kali ini, dukungan datang dari Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud.
Amud, yang juga merupakan politisi Partai Golkar, menyatakan bahwa kajian terkait DOB Tangerang Utara sudah ia dorong agar menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.
“Saya sudah usulkan agar kajian DOB ini dimasukkan ke dalam RPJMD 2025–2029,” ujarnya saat diwawancarai Portal Desa, Minggu (27/7/2025).
Ia menjelaskan, kajian tersebut meliputi diskusi publik yang melibatkan akademisi dan warga pesisir utara, pengumpulan data potensi wilayah, penentuan lokasi pusat pemerintahan, serta tahapan-tahapan lain yang diperlukan.
Terkait pendanaan kajian, Amud menyebut anggarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang nantinya menjadi tanggung jawab eksekutif.
“Anggarannya tentu ada standarnya, tergantung lingkup kajian. Tapi secara teknis, itu ranah eksekutif,” jelasnya.
Menurutnya, selama tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mendekatkan pelayanan publik dan membawa manfaat bagi masyarakat, ia akan memberikan dukungan penuh. Meski demikian, ia menekankan bahwa prosesnya harus matang dan komprehensif.
“Pemerintah daerah induk tetap punya tanggung jawab pasca pemekaran. Karena itu kajiannya harus benar-benar menyeluruh,” tegasnya.
Amud juga menyoroti perkembangan pesat kawasan pesisir utara yang dinilainya memiliki peluang besar untuk menjadi daerah otonom baru. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan tata ruang antara sektor pertanian dan pusat ekonomi.
“Wilayah utara masih punya lahan pertanian yang luas. Jadi, pengembangan wilayah harus memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan ketahanan pangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Badan Pemekaran Daerah (Bapeda) Tangerang Utara terus menggalang dukungan melalui berbagai diskusi dengan tokoh daerah maupun nasional. Mereka juga aktif menyosialisasikan pentingnya DOB kepada masyarakat, mulai dari petani, nelayan, buruh, honorer, ASN, hingga organisasi masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan, Bapeda telah menyusun kajian mandiri yang dibukukan hingga ribuan lembar. Dokumen tersebut rencananya akan diserahkan kepada para pemangku kepentingan terkait. (*)
