Medan, Semartara.News – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mewujudkan pelayanan jalan tol yang optimal untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol, BUJT diminta tidak sekadar mengupayakan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), namun juga menghadirkan lingkungan jalan tol yang lebih baik lewat pengelolaan jalan tol berkelanjutan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar dalam peningkatan pelayanan jalan tol tidak hanya semata mengejar tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian tarif tol. BUJT juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.
“Kami menyakini dengan lingkungan jalan tol yang lebih baik akan berkontribusi terhadap kenyamanan dan keselamatan dalam mengemudi di jalan tol, khususnya tidak hanya jalannya tetapi juga rest areanya,” kata Menteri Basuki.
“Pembangunan jalan tol mesti berdampak pada masyarakat dan ekonomi kerakyatan yang tidak kalah penting, lewat jalan tol kita harus nyaman,” ungkap Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman saat meninjau sejumlah ruas Tol Trans Sumatra di Medan, Sumatera Utara, Selasa (8/9/2020). Turut dalam peninjauan tersebut Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro, dan Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi.
Peninjauan dilakukan untuk memahami kondisi riil di lapangan dalam hal pengelolaan tol berkelanjutan, khususnya di tengah pandemi COVID-19, serta menghimpun gagasan untuk konsep peta jalan (road map) jalan tol berkelanjutan 2020-2024 yang tengah diupayakan Kementerian PUPR.
Pada kesempatan tersebut dilakukan pula peninjauan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP/rest area) di Km 65 Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) yang telah dioperasikan secara bertahap. TIP telah dilengkapi beragam fasilitas, antara lain masjid, toilet, SPBU, dan penjual makanan, dan menerapkan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Menurut Sudirman, Pengelolaan tol berkelanjutan salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan TIP, di mana kualitas layanan TIP harus memenuhi aspek kenyamanan, kerapihan/kualitas lingkungan, dan kelengkapan fasilitas. TIP juga didorong untuk memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal, melalui penyediaan kios-kios bagi usaha kecil dan menengah lokal.
“TIP yang dibangun harus banyak menangkap usaha-usaha kecil masyarakat di sekitar daerah itu sendiri. Karena itu Bapak Presiden telah menginstruksikan agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 70 % harus mengisi TIP,” jelasnya..
Sementara Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro memberikan pernyataan bahwa tol dibangun tidak hanya untuk kelancaran mobilitas dan kepentingan bisnis-bisnis besar, pemodal besar, dan elite.” Tetapi juga memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar,” terangnya.
Kegiatan pengembangan konsep jalan tol berkelanjutan sendiri merupakan bagian dari transformasi bisnis di sektor jalan tol. Nantinya, jalan tol yang dikelola BUJT diharapkan menjadi sistem jaringan jalan tol yang lebih berkelanjutan dan modern. Hal ini antara lain mencakup pembangunan jalan tol yang berkualitas, pengoperasian, serta pengelolaan lingkungan jalan tol secara umum.
Sebelumnya, pada tahun 2019, Kementerian PUPR telah melaksanakan penilaian pengelolaan jalan tol berkelanjutan terhadap 53 BUJT dengan kriteria sesuai Permen PU 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dan Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol. (*)
