Jakarta, Semartara.News – Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, St Ananta Wahana, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Menteri BUMN, dan juga Bio Farma, terkait upaya mengantisipasi kemanjuran vaksin COVID-19 dari Sinovac.
Bukan tanpa alasan, Ananta Wahana menjelaskan, bahwa di Brazil, tingkat kemanjuran vaksin Sinovac hanya 50,4 persen saja. Data tersebut tidak berbanding lurus dengan perkiraan sebelumnya, yakni 70 hingga 90 persen.
Untuk diketahui, Ananta mengajukan pertanyaan tersebut pada saat, Komisi VI DPR RI, menggelar Rapat Kerja dengan Kemeterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga Bio Farma, pada Rabu (20/1/2020). Rapat kerja kali ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VI, Faisol Reza.
“Vaksin ini kan, baru bisa terlihat efektivitasnya dalam menciptakan imunitas warga dalam 10 bulan ke depan,” terang DPR dari Dapil Banten III ini.
“Maka bagaimana pemerintah, dalam hal ini Menteri dan Bio Farma, mengantisipasi jika angka kemanjuran vaksin berada di bawah level yang diharapkan? Apa rencana lapis keduanya? Apakah dengan memperbayak ragam vaksin dari jenis lain atau bagaimana?,” lanjut Ananta.
Ananta juga bertanya terkait sinkronisasi data antara Bio Farma selaku badan yang diberi penugasan, dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait akurasi data yang pernah terjangkit virus Corona. Sehingga, data antar lebaga tersebut, tidak terjadi tumpang tindih.
Sebab, terang Presidium GMNI tahun 1989 itu, rata-rata vaksin yang tersedeia di pasar saat ini, mengandung keterangan tidak bisa diberikan kepada mereka yang pernah terjangkit COVID-19. “Soal data, kebanyakan vaksin yang tersedia di pasar sekarang, “Tidak Boleh/Tidak Bisa” diberikan kepada mereka yang sebelumnya sudah pernah terjangkit COVID-19, karena bisa berdamapak pada kondisi lebih buruk,” ujar Ananta Wahana.
Tak selesai di situ, Sekretaris Badiklat DPP PDI Perjuangan ini juga menyinggung persoalan ekonomi. Baginya, Indonesia harusnya bisa menggenjot vaksin dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia bisa menjual ke negara lain, yang nantinya bisa mendapatkan keuntungan dari vaksin tersebut. Selain itu, kata Ananta Wahana, dengan adanya vaksin dalam negeri, pemerintah bisa menyediakan kebutuhan vaksin dengan harga yang lebih murah.
“Sampai sekarang belum ada lagi kabar beritanya soal Vaksin Merah-Putih. Ini sampai di mana tahapannya?,” imbuh Dia.
Meski begitu, Ananta mengaku, dirinya dan Komisi VI secara umum, perlu memberikan apresiasi tinggi terhadap Kementerian BUMN dan Bio Farma dalam hal penyediaan vaksin. Sebab, hal itu bukan perkara mudah, mengingat, semua negara sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sedangkan di saat yang sama, APBN Indonesia mengalami tekanan berat akibat Pandemi tersebut.
“Sekali lagi salut untuk BUMN. PDI Perjuangan sendiri sebagai partainya Wong Cilik, sangat menghargai dan mendukung upaya pemerintah, untuk menyediakan vaksin gratis bagi seluruh rakyat,” katanya.
“Kalau ini bisa terealisasi di tengah beratnya kondisi ekonomi rakyat dan negara, maka, ini menjadi sebuah prestasi gemilang yang akan diingat sepanjang sejarah. Kalaupun tidak gratis, paling tidak dimurahkan atau disubsidi oleh negara, khususnya bagi tenaga kesehatan,” pungkas Ananta Wahana.
