Jakarta, Semartara.News – Pengajuan calon tunggal Kapolri baru oleh Presiden, sekaligus aklamasi Komisi III DPR yang menyetujui Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo menggantikan posisi Jenderal Polisi Idham Aziz, seakan meruntuhkan praktik politik identitas yang merebak belakangan terakhir.
Padahal selama ini seperti sudah menjadi pameo bahwa hanya jenderal Muslim saja yang punya kesempatan menempati posisi tertinggi dalam tubuh Polri.
Faktanya Listyo Sigit Prabowo yang beragama Kristen, seakan tak menemui kendala berarti untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Padahal pada 2016, pria yang lahir di Kota Ambon, 5 Mei 1969 itu pernah menghadapi penolakan keras termasuk dari MUI Banten saat akan menjabat sebagai Kapolda Banten hanya karena kenonmuslimannya.
Dikutip dari Antaranews.com, Jumat (22/1/2021) Perjalanan kariernya di kepolisian memang terbilang gemilang bahkan ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting termasuk menjadi ajudan Presiden Joko Widodo.
Garis nasib membawanya pada posisi-posisi terbaik sampai kemudian mencapai puncak tertingginya sebagai Kapolri. Dan boleh jadi, alumnus Akpol 1991 itu akan tercatat sebagai salah satu Kapolri dari kalangan non-Muslim.
Namun nyatanya, ia bukan satu-satunya Kapolri non-Muslim sebab dalam sejarahnya ada Jenderal Widodo Budidarmo yang menjadi Kapolri tahun 1974-1978. Jenderal Widodo tercatat beragama Kristen.
Memang harus diakui bahwa dalam hal pimpinan Polri, tidak ada kewajiban harus diisi oleh seorang muslim. Namun dalam praktiknya, agama seseorang tetap saja menjadi bahan pertimbangan sejumlah pihak.
Terlebih mereka yang masih mengagungkan politik identitas di tengah pluralisme bangsa Indonesia yang sesuai garis pendirinya adalah ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Kapolri Baru dan Simbol Perlawanan Politik Identitas
