Mendapat Perhatian Anggota DEWG
Selanjutnya pada prioritas ketiga terkait data free flow with trust and crossborder data flow, lanjutnya, menjadi salah satu hal yang paling mendapatkan perhatian dari anggota DEWG.
Menyangkut hal ini, Indonesia, kata Menteri Johnny, menempatkan prinsip keadilan, transparan, dan keabsahan menjadi hal yang tak bisa ditawar.
Dokumen “The Chair Summary” dan langkah-langkah konkret dalam dokumen DEWG ini akan disampaikan sebagai masukan bagi Presiden Joko Widodo selaku pemegang Presidensi G20 2022 dalam memimpin Konferensi Tingkat Tinggi G20 November mendatang.
Pertemuan juga menyambut baik inisiatif Indonesia yakni G20 Digital Inovation Network (DIN) dan G20 Digital Platform Transformation Expo (DPTE).
DEWG bermula saat G20 menempatkan isu digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan ekonomi baru sejak tahun 2016.
Pembahasan mengenai pemanfaatan digital terus berlangsung hingga kini termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia yang mengangkat tiga agenda utama yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.
Komitmen anggota G20 dalam membahas perkembangan teknologi digital, termasuk ekonomi digital terwujud pada perubahan Digital Economy Task Force yang meningkat menjadi DEWG pada Presidensi G20 Italia tahun lalu.
DEWG diberikan kewenangan untuk memajukan pembahasan ekonomi digital secara lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.
Pada Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Kominfo memegang peranan penting dalam melakukan streamlining pembahasan isu transformasi ekonomi berbasis digital oleh Working Groups dan Engagement Groups yang ada.
Peningkatan Digital Economy Task Force menjadi DEWG ini dinilai selaras dengan pertumbuhan pesat ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Pertemuan 4th DEWG dan DEMM dihadiri oleh 19 anggota G20, enam negara undangan, organisasi internasional, perguruan tinggi, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Siber dan Sandi Negara.(jack)
Sumber: Indonesia.go.id
