Bali, Semartara.News — Puncak dari Pertemuan Keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 4th G20 Digital Economy Working Group (DEWG) adalah Pertemuan Menteri Ekonomi Digital atau Digital Economy Ministers Meeting (DEMM).
Sebelum digelar di Bali, DEWG sebagai rangkaian agenda Presidensi G20 Indonesia 2022 dilakukan di Lombok (Nusa Tenggara Barat) Februari 2022, Yogyakarta Mei 2022, dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur) Juli 2022.
Forum yang berlangsung sejak 29 Agustus 2022 akhirnya mencapai kesepakatan penting untuk disampaikan kepada pemimpin negara-negara anggota G20 pada November mendatang.
Substansi isu yang disepakati di DEWG maupun DEMM akan melengkapi komunike yang disiapkan untuk Bali Package pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, November 2022.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam dua dokumen yang berisikan mengenai hal-hal substantif di tiga isu prioritas yang sudah dibahas sejak DEWG pertama. Isu prioritas tersebut, yakni konektivitas digital pascapandemi Covid-19; kecakapan dan literasi digital; serta data free flow with trust and crossborder data flow.
Sedangkan dokumen lainnya berisikan rangkuman mengenai pembahasan para delegasi soal dinamika ekonomi digital saat ini.
“Dokumen tersebut menunjukkan bahwa untuk seluruh isi substantif, Presidensi Indonesia telah memperoleh konsensus dari seluruh DEWG sesuai isu prioritas,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat temu media di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9/2022).
Dijabarkan, pada prioritas pertama menyangkut konektivitas digital pascapandemi Covid-19, kata Menteri Johnny, anggota G20 DEWG menyepakati mengenai perlunya penguatan konektivitas digital yang bersifat people centered .
Selain itu, disepakati pula bahwa konektivitas tersebut mencakup keamanan data digital.
Kemudian pada prioritas kedua terkait kecakapan digital dan literasi digital, anggota G20 DEWG sepakat untuk membuat kerangka untuk mengukur keterampilan dan literasi digital.
Kerangka tersebut, menurut Menkominfo, akan berguna untuk melakukan standardisasi pengukuran keterampilan dan literasi digital pembuatan kebijakan publik yang objektif.
“Serta untuk mempromosikan kerja sama internasional dan menutup kesenjangan antara keterampilan dan literasi digital untuk meningkatkan partisipasi orang-orang yang dalam situasi rentan dalam ekonomi digital. Serta disepakati pula mengenai ringkasan praktik dan kebijakan tentang keterampilan digital tingkat lanjut dan literasi digital,” terang Menteri Johnny G. Plate.
