Jakarta, Semartara.News -Sejumlah aksi nyata seperti isu pembangunan ekonomi hijau serta keadilan vaksin diminta untuk bisa disurakan pemerintah Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Group of Twenty atau G20 pada tahun 2022.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani seraya menyebut kalau sebagai Presidensi G20, Indonesia disebut perlu mengangkat isu pembangunan ekonomi hijau atau rendah karbon dan keadilan vaksin.
“Presidensi G20 Indonesia punya misi agar dunia bisa keluar dari krisis dengan lebih baik dan tangguh. Terkait topik pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia harus mendukung dunia menerapkan strategi pembangunan hijau secara global dalam upaya mengurangi emisi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dilansir dari situs DPR RI.
Indonesia untuk kali pertama terpilih sebagai pemegang kursi presidensi G20, sejak forum utama kerja sama ekonomi internasional itu dibentuk pada tahun 1999. KTT G20 yang mengusung tema ‘Recover Together, Recover Stronger’ akan diselenggarakan di Bali pada Oktober 2022. Upacara Pembukaan Presidensi G20 Indonesia 2022 digelar di Jakarta, Rabu (1/12/2021) malam.
Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, dorongan penggunaan energi terbarukan sebagai langkah transisi energi harus terus dijadikan agenda global. Sebab menurutnya, transisi energi diperlukan untuk mencapai terwujudnya tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). “Indonesia harus mengajak negara-negara maju untuk terus berkomitmen mengatasi perubahan iklim. Harus ada kesadaran bersama bahwa green economy adalah strategi investasi untuk masa depan,” ujarnya.
Puan menilai, diperlukan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim melalui pembangunan yang lebih inklusif dan hijau. Untuk itu, dibutuhkan political will negara global untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dan melakukan langkah adaptasi lewat strategi pembangunan hijau, yang bisa menjadi terobosan dalam forum G20. “Negara-negara besar harus bersatu menanggulangi emisi. Maka kerja sama internasional harus ditekankan pada investasi ekonomi hijau, dan sistem ketahanan bencana,” sebutnya.
Selain itu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun sepakat dengan misi pemerintah yang ingin menjadikan Presidensi Indonesia di G20 untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang. Ia menegaskan, negara-negara maju harus menjadi pemimpin dalam pengurangan emisi.
“Kita harus mewarisi dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang, dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera. Maka penguatan solidaritas dunia untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus membangun secara berkelanjutan, dan komitmen negara maju membantu negara berkembang adalah sebuah keharusan,” sambung mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.
Lebih lanjut, Puan juga mendukung isu mengenai keamanan dan ketahanan kesehatan diangkat pada G20 tahun depan. Salah satu poin penting yang harus disuarakan Indonesia adalah soal keadilan vaksin Covid-19. “Kemerataan vaksin juga menjadi isu yang terus DPR suarakan dalam beberapa forum internasional, termasuk oleh saya sendiri. Kita harus bekerja sama untuk keadilan vaksin bagi semua orang di seluruh dunia,” tutur Puan.
Isu mengenai pemerataan vaksin pun kembali disampaikan Puan pada Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143. Forum parlemen internasional tersebut baru saja dihelat di Madrid, Spanyol, beberapa hari lalu. Selain soal pembangunan berkelanjutan dan penanganan kesehatan, Presidensi G20 Indonesia juga akan mengangkat isu mengenai transformasi digital.
Oleh sebab itu, Puan pun meyakini Indonesia akan semakin dipandang di mata dunia dengan penyelenggaraan G20 yang beranggotakan negara-negara perekonomian besar itu. “Mari kita sambut Presidensi G20 ini dengan optimistis dan harapan agar Indonesia dapat memimpin pemulihan dunia dari pandemi, dan mewujudkan dunia yang lebih adil dan damai,” tutupnya.