Tangerang, Semartara.News – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, secara resmi membuka Rapat Tingkat Tinggi (High Level Meeting) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang. Acara ini berlangsung di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, pada Kamis (12/3/2026).
Dalam pidato pembukaannya, Intan menyoroti urgensi memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan retribusi yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Ia mendorong perbaikan sistem WEB Register sebagai platform inti untuk mengatur retribusi di wilayahnya.
Perbaikan ini, lanjutnya, sejalan dengan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga seluruh instansi daerah harus berkolaborasi menanganinya. “Kita harus sepakat soal strategi pengembangan WEB Register sebagai tulang punggung pengelolaan retribusi. Ini juga rekomendasi BPK yang patut diprioritaskan,” tegas Intan.
Menurutnya, respons cepat terhadap masukan BPK akan membuat pengelolaan retribusi lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendongkrak pendapatan daerah. Melalui pertemuan ini, ia berharap muncul konsensus apakah pengembangan sistem dilakukan secara terpadu atau disesuaikan dengan kebutuhan bisnis masing-masing unit kerja.
Selain itu, Intan juga menggaungkan peningkatan efisiensi belanja daerah lewat Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai alat pembayaran resmi pemerintah. “Pemanfaatan KKI harus terus digalakkan untuk transaksi yang lebih hemat, jujur, dan terukur. Saya ingin kebijakan ini ditetapkan lebih cepat agar optimal sejak awal tahun fiskal,” ujarnya.
Ia juga menekankan penguatan infrastruktur digital di Kabupaten Tangerang. Pembangunan masa depan, katanya, tak boleh hanya pada fisik, tapi harus paralel dengan digital. “Digitalisasi memperlancar pemerintahan dan layanan publik bagi warga. Contohnya, perluas internet gratis di taman edukasi, ruang hijau, area bermain, serta fasilitas pelayanan lainnya,” pintanya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, menyebut rapat ini sebagai salah satu tolok ukur penilaian TP2DD. Forum ini memungkinkan pimpinan daerah memberi petunjuk kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) soal digitalisasi pajak dan retribusi.
“Rapat High Level Meeting hari ini jadi indikator kunci TP2DD. Harapannya, arahan pimpinan bisa memanfaatkan teknologi untuk memudahkan warga bayar pajak dan retribusi,” terangnya.
Slamet menambahkan, diskusi mencakup review kemajuan digitalisasi, kesiapan aplikasi, serta sinergi dengan Dinas Kominfo untuk jangkauan internet publik yang lebih luas. “Fokus ke depan bukan hanya juara TP2DD, tapi dorong masyarakat ke digital agar pembayaran pajak-retribusi lancar di sela kesibukan. Ini bakal tingkatkan pendapatan daerah,” tutupnya. (*)
