SEMARTARA, Tangerang – Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri acara Forum Konsolidasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Lintas perbatasan wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jabar. Acara berlangsung di Aryaduta Lippo Village Karawaci, Tangerang, Kamis (19/4) lalu.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan, forum konsolidasi ini perlu memformulasikan kebijakan secara bersama-sama dan harus ada tindaklanjutnya.
“Sebeneranya seminar-seminar seperti ini saya sudah bosan karena koordinasi tanpa pelaksanaan tidak efektif. Kita sepakat untuk bareng tapi tindak lanjutnya yang belum terasa,” ujar WH, sapaan akrab Gubernur Wahidin Halim.
Menurut dia, koordinasi antar kota dan provinsi di Jabodetabek sudah terbangun dan terlaksana pada Kepres No 13 Tahun 1976. Namun belum dirasakan pembangunan dalam bentuk kerjasama itu.
“Sejak saya kepala desa tahun 1977 sampai saya jadi gubernur sudah ada itu Jabodetabek bakan sekarang ditambah Cianjur,” katanya.
Diungkapkan WH, pada waktu Kepres itu diterbitkan lalu munculah bahwa Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang sebagai pinggiran Ibu Kota.
“Namun bukan sebagai saudara kandung. Faktanya tidak bisa kita hindari berkembang pesatnya daerah-daerah pinggiran menjadi sebuah kota baru,” terang pria kelahiran 14 Agustus 1954 itu.
“Sekarang kita bandingkan saja antara kebayoran lama dengan BSD, karena bisa jadi Kebayoran lama menjadi pinggirannya Jakarta selatan,” sambungnya lagi.
Kedepan, tutur WH, forum daerah ini harus sepaham, jangan ada yang mengaku merasa lebih modern dari Banten. Menurut dia, saat ini Tangerang lebih modern dari Cengkareng karena bandara pun sudah diganti dari Cengkareng menjadi Tangerang Banten.
“Sekarang cengkareng sudah tidak punya bandara. Tapi bukan itu yang kita harus bentuk, tapi mari membangun bersama-sama sehingga kita bisa meyakinkan kepada masyarakat sebagai daerah yang membangun dan memberikan layanan dan manfaat bagi semua,” paparnya.
Ditambahkan Gubernur WH, tata ruang ini harus bersama-sama, kalau perlu usulnya megapolitan bisa saja dibangun, tanpa batas antara Jawa Barat, Jakarta dan Banten.
“Tapi tetap kita menjaga hubungan-hubungan dan menghargai terhadap kekuasaan wilayah administratif masing-masing,” tukasnya. (Wid)
