Ratusan guru honor saat mendatangi Kantor Gubernur Banten di Kawasan KP3B, Serang.
SEMARTARA, Serang (25/10) – Ratusan pegawai honorer kategori dua (K2) yang bekerja di lingkungan Pemkab Serang, Pemkot Serang, Pemkot Cilegon, Pemkab Lebak, dan Pemkab Pandeglang mendatangi kantor Gubernur Banten, Rabu (25/10).
Kedatangan ratusan honorer yang mayoritas bekerja sebagai guru tersebut terkait gaji yang tidak layak.
Koordinator pegawai honorer lintas kabupaten/kota, Entis Sutisna menjelaskan, selama ini ribuan honorer di kabupaten kota mendapatkan gaji yang jauh dari kata layak. Sedangkan beban pekerjaan para honorer cukup banyak.
“Bayangkan, gaji kami hanya Rp300 ribu bagaimana bisa menghidupi keluarga. Untuk bekal minum saja tidak bisa. Perhatian pemerintah belum ada,” kata Entis.
Untuk itu, Entis berharap Gubernur Banten bisa membantu nasib ribuan honorer kabupaten/kota, agar mendapatkan gaji yang layak.
“Kami tidak menuntut gaji sesuai UMK, tapi paling tidak gaji para honorer bisa mendekati UMK,” ungkapnya.
Selain gaji layak, para honorer pun menginginkan legalitas hukum. Karena itu, para pegawai meminta gubernur untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) atau mengimbau pemerintah kabupaten kota untuk mengeluarkan SK bagi honorer.
“Kami juga ingin diangkat menjadi ASN, kalau legalitas kami tidak jelas. Masa depan kami pun tidak jelas,” tegasnya.
Kedatangan ratusan honorer, akhirnya disambut Gubernur Banten Wahidin Halim. Gubernur akhirnya bersedia menenemui ratusan honorer yang memperjuangkan nasibnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim menanggapi tuntutan para honorer. Menurutnya, untuk rekomendasi soal SK kepada pemerintah kabupaten kota tidak menjadi masalah. Pemprov Banten akan mendukung tuntutan tersebut. Namun untuk tuntutan di luar wkewenangan Pemprov Banten, Wahidin mengaku tidak bisa mengabulkan.
“Kalau soal rekomendasi tidak masalah. Kalau soal pengangkatan itu kewenangan pemerintah pusat,” kata Wahidin.
Gubernur yang akrab disapa WH ini mengaku, dirinya hanya bisa bekerja sesuai kewenangannya sebagai Gubernur Banten, terlebih Pemprov Banten pun sedang menghadapi persoalan yang sama, di mana ada 6.000 honorer non kategori.
Saat ini, kata WH, dirinya sedang memperjuangkan pegawai honorer K1 dan K2 yang bekerja di Pemprov Banten yang menjadi kewenangan Pemprov Banten. Namun Gubernur mengaku akan menyampaikan keluhan para honorer khususnya pengangkatan sebagai PNS kepada Presiden Joko Widodo.
“Saya akan memperjuangkan nasib para Honorer sesuai kewenangan yang dimiliki. Tapi saya minta agar para honorer tidak lupa dengan tugas-tugasnya, lakukan dengan niat ibadah, Allah akan berikan keberkahan untuk kita,” pesan WH. (Soe)
Baca juga:
