JAKARTA, Semartara.News – Tuduhan Gatot Nurmantyo dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dianggap tidak berbasis data dan fakta hukum, sebelumnya, Gatot menyinggung soal oligarki kekuasaan. Gatot sendiri bertindak sebagai salah satu deklarator KAMI.
saat berbicara, Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa telah ada upaya mengintervensi proses Pemilihan Umum hingga terpilihnya pejabat yang bisa dikendalikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Gatot juga berbicara salah satu ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu soal proxy war. “Saya antara lain berbicara tentang proxy war yang telah jadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proxy, mengitervensi pemilu”, ujar Gatot.
Sesuai yang di lansir Kompas.com. Mantan Panglima TNI periode 2015-2017 ini juga menyinggung proses pemilihan pejabat yang bisa dikendalikan demi kepentingan kelompok tertentu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara.
Peryataan Gatot Nurmantyo ini dinilai kekanak-kanakan. Di tengah pandemic Covid-19 saat ini sepatutnya setiap elemen bangsa menunjukan sikap negarawan bagi masyarakat, perbedaan pandangan politik jangan melebihi batas-batas kawarasan saatnya gotong royong melawan pandemi covid-19. masyarakat Indonesia itu berbudaya dan tahu menilai antara yang benar dan Hoaks, ujar Rendy aktivis pemuda.
sebelumnya, Sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pagi tadi Selasa (18/08). Deklarasi di laksanakan di Lapangan Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa tokoh yang ikut menjadi deklarator antara lain Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Rocky Gerung dan Said Didu.
