Terlebih lagi pada sektor properti, perumahan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tercatat, sekitar 174 sektor turunannya yang mendapatkan manfaat seperti industri semen, pasir, cat, dan lain sebagainya.
Selain itu, lanjut Ananta, sektor perumahan dapat menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.
“Sebenarnya, backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah tugas dari Bank BTN semata.
Untuk mengurangi angka yang sangat tinggi itu, DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh,” terangnya.
Ananta menyebut, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia.
“Dan, saya (Komisi VI DPR) mengapresiasi Bank BTN, yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi,” ucapnya.
Sehubungan dengan itu, Ananta meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.
Terkait penyaluran program bantuan sosial pemerintah, Ananta menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus melibatkan perbankan seperti BTN.
Juga akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.
“Sehubungan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan,” imbuhnya. (TIM)
