Tangerang, Semartara.News – Satu tahun masa kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menjadi momentum evaluasi bagi Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Tangerang. Dalam catatannya, PDIP menyoroti secara khusus persoalan pendidikan dan tata kelola sampah yang dinilai masih jauh dari kata tuntas.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari rutinitas seremonial atau eksposur di ruang publik, melainkan dari keberanian menyelesaikan masalah mendasar.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pencitraan, tapi solusi nyata atas persoalan pendidikan, pengangguran, dan lingkungan,” tegasnya.
Pendidikan: Ancaman Krisis Guru dan Infrastruktur
PDIP menilai sektor pendidikan menghadapi ancaman serius. Saat ini, Kabupaten Tangerang disebut kekurangan sekitar 6.000 guru SD dan SMP negeri. Selain itu, terdapat sekitar 2.000 guru honorer yang terancam tidak lagi bekerja akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Dengan angka pensiun guru yang mencapai 100–200 orang setiap bulan, kekurangan tenaga pendidik berpotensi membengkak hingga 8.000 orang dalam waktu dekat.
“Memberi makan anak sekolah itu baik, tetapi jangan sampai mereka belajar tanpa guru. Itu bahaya besar bagi masa depan daerah ini,” ujar Deden.
Selain krisis guru, persoalan infrastruktur juga disorot. Masih banyak ruang kelas dalam kondisi rusak serta status tanah sejumlah sekolah negeri yang belum tersertifikasi. Dengan APBD yang mencapai lebih dari Rp8 triliun, PDIP menilai alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar berdampak pada perbaikan fasilitas dan kualitas pembelajaran.
Sampah: Armada Cukup, Sistem Dipertanyakan
Di sektor lingkungan, PDIP menilai tata kelola sampah belum menunjukkan keseriusan pembenahan sistemik. Meski terdapat 281 armada angkut untuk 274 desa/kelurahan, persoalan sampah masih muncul di berbagai wilayah.
“Ini bukan soal kurang armada, tapi soal manajemen. Kalau sistemnya kuat, sampah tidak akan menumpuk,” kata Deden.
Ia menilai pemerintah daerah terlalu fokus pada penanganan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara pengelolaan dari hulu belum berjalan efektif.
Ketimpangan Pencegahan Bencana
F-PDIP juga mengapresiasi kemajuan pelayanan administrasi kependudukan yang kini tersebar di 29 kecamatan, serta respons cepat pemerintah saat terjadi bencana. Namun, menurut Deden, langkah pencegahan belum menjadi prioritas utama.
“Respons cepat memang penting. Tapi pencegahan jauh lebih penting agar bencana tidak terus berulang setiap tahun,” ujarnya.
Ia mendorong normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan penertiban bangunan di garis sempadan sungai sebagai langkah konkret.
BLK dan Tantangan Pengangguran
Persoalan pengangguran juga menjadi bagian dari evaluasi. PDIP mempertanyakan efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang melatih sekitar 1.500 orang per tahun.
“Kita harus pastikan pelatihan itu sesuai kebutuhan industri. Kalau tidak, kita hanya menghasilkan pengangguran bersertifikat,” kritiknya.
PDIP juga mendesak pembentukan Satgas Anticalo Tenaga Kerja guna memberantas praktik percaloan yang dinilai merugikan masyarakat pencari kerja.
Dorongan Pembangunan Berbasis Data
Menutup evaluasinya, Deden berharap pemerintahan Maesyal–Intan ke depan lebih mengedepankan pembangunan berbasis data riil dan kebutuhan masyarakat.
“Bangun daerah ini sesuai kebutuhan rakyat. Pendidikan dan sampah adalah persoalan mendasar yang harus dituntaskan dengan serius, karena dampaknya bukan hanya hari ini, tapi masa depan Kabupaten Tangerang,” pungkasnya. (Jay/Red)
