Jakarta, Semartara.News – Endro S. Yahman Anggota Komisi II DPR RI mengingatkan Pilkada di masa pandemi sangat rawan politik uang akibat kesulitan ekonomi masyarakat.
Endro meminta Bawaslu untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan.
“Bawaslu juga punya tanggung jawab terhadap peningkatan partisipasi pemilih sebagai salah satu indikator kualitas demokrasi,” kata Endro, Selasa (20/10/2020).
Endro juga mengatakan, KPU dalam sosialisasi masih kurang inovatif, dan masih bekerja dengan pola normal dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
“Padahal Pilkada di masa pandemi Covid-19 banyak pembatasan dalam sosialisasi secara fisik untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tambahnya.
Menurut Endro untuk peserta Pemilu dalam menjalankan kampanye, ia menilai sudah cukup baik dalam mematuhi protokol Covid 19.
“Sedangkan dalam menggalang pemilih juga masih gagap dalam menyesuaikan dengan peraturan kampanye menggunakan protocol Covid-19,” tandasnya.
Tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2020 telah memasuki hari ke 25 hingga Senin, 20 Oktober 2020. Tercatat ada sejumlah pelanggaran protokol kesegatan dan pelanggaran lain seperti ‘money politik’.
Mendagri Tito Karnavian meminta Bawaslu daerah untuk berani menindak tegas pasangan calon (paslon) yang kedapatan melanggar ketentuan protokol kesehatan pada saat kampanye.
Tito juga mengingatkan aparat kepolisian untuk juga melakukan penindakan tegas. Menurut Tito, ada banyak peraturan yang bisa digunakan, mulai dari Undang-Undang (UU) Karantina Kesehatan hingga UU Wabah Penyakit Menular.
“Alhamdulillah dalam 25 hari ini pelaksanaan kampanye relatif aman dari potensi konflik, ada 1-2 yang panas seperti di Donpu (Nusa Tenggara Barat) ada di NTT, kemudian di Banggai (Sulawesi Tengah) waktu itu, akan tetapi dapat dikendalikan,” ujar Tito dalam webinar bertajuk Pilkada Berintegritas 2020, Selasa, (20/10/2020).
Tak hanya itu, Tito mengajak para peserta juga penyelenggara untuk bekerja sama menjaga kualitas Pilkada 2020 yang saat ini akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19.
“Kita jaga betul supaya pemilu ini berkualitas dan dilaksanakan di tengah pandemi. Ini yang pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita adalah bagian dari sejarah ini, mungkin pemilu yang selanjutnya tidak akan seperti ini,” ujarnya.
Tito menambahkan, ia mendorong rekan-rekan KPU daerah yang bertanggung jawab untuk betul-betul menunjukan netralitas.
“Hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh pasangan calon,” kata Tito.
Ia juga berharap, Bawaslu bisa mencegah tindak transaksional dalam Pilkada. Jika ada jangan ragu untuk menindak tegas.
“Saya juga mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, Kejaksaan, Saya sudah sampaikan juga kalau ada oknum yang berbuat demikian tindak tegas, untuk memberikan contoh kepada yang lain. Memberikan efek deteren (jera) kepada yang lain,” ujar Tito.
“Saya kira di samping itu adalah komitmen dari rekan-rekan jajaran KPU dan Bawaslu serta pengawasan yang ketat dan saya juga sudah minta kepada DKPP untuk tegas bertindak kepada penyelenggara yang melakukan pelanggaran, apalagi yang berhubungan transaksional untuk kemenangan,” sambungnya.
Tito mengatakan, peran Bawaslu sangatlah penting. Oleh karena itu, yang harus dijaga oleh badan pengawas adalah menjadi pihak netral. Nomor 1 adalah netral. Sebab Bawaslu adalah pengawas yang sangat menentukan fair tidaknya sebuah pertandingan. Kalau pengawasnya netral, pengawasnya baik, maka akan dihormati dan disegani.
(Jumiarti)
