Banten, Semartara.News – Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, mengungkapkan bahwa perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025 akan berfokus pada empat poin utama dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Tema sentral dari perencanaan ini adalah pembangunan yang bersifat kolaboratif dan inklusif, dengan tujuan untuk memperkuat masyarakat Banten menuju modernisasi, serta mencapai kondisi yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Tema ini juga selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat untuk tahun 2025 yang mengusung konsep ‘Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,’ serta terintegrasi dengan kebijakan daerah di kabupaten dan kota dalam Provinsi Banten.
Empat Prioritas Utama RKPD 2025
Empat prioritas utama RKPD untuk tahun 2025 meliputi:
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerataan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.
Pengelolaan Lingkungan Hidup: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Memastikan pemerintahan yang bersih, efektif, dan memiliki kredibilitas tinggi.
Al Muktabar menegaskan bahwa Rancangan APBD untuk tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sejalan dengan target kinerja program daerah. Hal ini juga mengikuti pemutakhiran Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di tingkat nasional, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2024 mengenai Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Al Muktabar saat memberikan Nota Pengantar Gubernur terkait Raperda tentang APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kp3b Kota Serang, pada Kamis (12/9/2024).
Dukungan Keuangan dan Anggaran
Al Muktabar menjelaskan bahwa dalam KEM-PPKF nasional, dukungan keuangan untuk Provinsi Banten di tahun 2025 mencakup beberapa aspek, seperti akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan anggaran pada infrastruktur perumahan dan permukiman, perbaikan tata kota, serta peningkatan rasio belanja modal. Selain itu, juga akan ada insentif investasi dari pemerintah daerah baik untuk masyarakat maupun investor.
Lebih lanjut, untuk penguatan aspek kesejahteraan, fokus juga akan diberikan pada penanganan stunting, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan konvergensi berbagai program.
Secara keseluruhan, Rancangan APBD 2025 Provinsi Banten memiliki total anggaran sebesar Rp11,138 triliun. Target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp10,991 triliun, dengan anggaran belanja daerah mencapai Rp10,995 triliun, serta defisit anggaran sebesar Rp4,037 miliar yang akan diatasi melalui pembiayaan daerah.
“Struktur Rancangan APBD tahun 2025 ini telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” tutup Al Muktabar. (Sayuti)
