Jakarta, Semartaranews – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku kecewa dengan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, biaya pembangunan proyek kian membengkak.
“Saya bilang professional dikit lah urus barang besar begini gitu lho, sehingga di mata rakyat itu elegan kelihatannya. Kita sendiri pak menjelaskannya kepada masyarakat ya bahwa tidak profesional, saya bilang tidak profesional cara kerja seperti ini,” tutur Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perhubungan, Rabu (9/2).
Menurut Lasarus, seharusnya pelaksana sudah melakukan studi kelayakan (feasibility study) yang memadai agar dapat diketahui berapa anggaran yang perlu dialokasikan untuk pembangunan kereta cepat.
“Nah, dari sana (feasibility study) kan ketahuan, memerlukan dana ini berapa. Ini kan yang menjadi tanda tanya banyak orang, kok hasil studinya bisa berubah di tengah jalan. Kemudian sudah di-publish di hadapan publik bahwa ini memerlukan dana sekian. Tiba-tiba di tengah jalan revisi lagi, memerlukan dana sekian. Ini kan kelihatan sekali tidak profesional,” kata Lasarus.
Lasarus meminta agar Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri kembali mencermati perencanaan pembangunan agar tidak terjadi lagi revisi berulang kali.
“Dicermati betul sehingga, seluruh proses ini termonitor dengan baik oleh Dirjen Perkeretaapian supaya kita juga bisa memberikan penjelasan bermartabat kepada rakyat terkait proses pembangunan, terkait soal pembiayaan terutama,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Zulfikri menyampaikan pemerintah sudah membentuk komite khusus untuk mengawal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Kereta Cepat, ini memang kita kawal karena di dalam Perpres yang baru sudah ada dibentuk komite untuk mengawal Kereta Cepat ini yang diketuai oleh Menko Marves, Kementerian Perhubungan ada di dalam tim komite tersebut,” jelasnya.
Zulfikri memastikan biaya pembangunan sedang dilakukan peninjauan ulang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar anggaran yang ditetapkan saat ini bisa difinalisasi.
“Saat ini sedang dilakukan review oleh BPKP, kami akan mencoba mengawalnya bahwa itu merupakan yang sudah final sudah fix pembiayaan untuk bisa dioperasikan antara Jakarta-Bandung,” ujar Zulfikri.
Sebagai informasi, PT KAI (Persero) memaparkan kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar menjadi US$8 miliar. Untuk menutupnya, pemerintah menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke KAI senilai Rp4,3 triliun. (CNNIndonesia)
