Jakarta, Semartara.News – Semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan Vaksin COVID-19, akan didukung oleh DPR. Sebab, menurut Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita, pasokan vaksin sangat penting untuk bisa menekan kasus COVID-19.
“DPR tentu mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mendapatkan vaksin sesuai regulasi yang ada,” kata Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita, di Jakarta, dikutip dari LKBN Antara, Senin (12/4/2021).
Indonesia, tutur politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), merupakan salah satu negara yang mengalami tantangan dalam pengadaan vaksin setelah negara produsen membatasi penjualan vaksin ke negara lain. Presiden Joko Widodo dalam KTT D-8, mengajak pemimpin negara lain menolak nasionalisme vaksin.
Vaksin menurut Felly, merupakan barang publik. Sehingga, tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi. Dia mengatakan, penegasan sikap Presiden dalam forum dunia tersebut amat penting. “Komisi IX DPR sejalan dengan sikap presiden yang menolak nasionalisme vaksin,” katanya.
Ia menilai, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kekurangan stok vaksin karena ada embargo dari negara produsen. “Pertama, tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” katanya.
Berikutnya, tutur Felly, pemerintah membuat penyesuaian penerima vaksin harus benar-benar tepat sasaran dan orang yang berisiko tinggi, seperti lanjut usia dan tenaga pendidik. “Kemudian, pemerintah sudah saatnya memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk pengembangan vaksin dalam negeri,” imbuhnya.
Ia melihat, pemerintah sudah berupaya memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19. Kemenlu dan Kemenkes, jelas Felly, telah melakukan upaya diplomasi dalam pemenuhan kebutuhan stok vaksin. “Dalam pemenuhan stok vaksin telah dilakukan upaya diplomasi oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa membuka peluang kerja sama dengan perusahaan kandidat vaksin,” ujar dia.
Menteri Kesehatan, Budi Sadikin, mengatakan, pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga pasokan vaksin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jumat, 9 April 2021. Seperti, negosiasi dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI), dan juga AstraZeneca.
Pemerintah Indonesia, terang Budi, meminta GAVI dan AstraZeneca memenuhi komitmen dalam penyediaan vaksin. Khusus terkait AstraZeneca, kata dia, pemerintah sudah melakukan pembicaraan tingkat tinggi di level bilateral.
Langkah lainnya adalah pemerintah mendorong pengadaan vaksin gotong-royong. Pengadaan untuk vaksin gotong-royong saat ini, imbuhnya, sudah mendapatkan komitmen dari Sputnik (Rusia), Cansino, dan Sinopharm.
