Jakarta, Semartara.News – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah komando Erick Thohir, menerbitkan peraturan menteri (PM) yang mendorong transparansi pengusulan dan penggunaan anggaran penyertaan modal negara (PMN) terhadap perusahaan BUMN.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan, aturan ini untuk menjamin PMN yang transparan dan akuntabel, sehingga, setiap modal negara untuk BUMN bisa dipertanggung jawabkan secara transparan.
“Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah mutlak, karena itu fundamental dalam penggunaan PMN. Setiap rupiah modal negara harus bisa dipertanggung jawabkan, efektif, dan tetap sasaran,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagaimana dikutip dari LKBN Antara, di Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Dalam upaya menciptakan akuntabilitas, transparansi, maupun efektivitas penggunaan anggaran PMN, tutur Erick, pihak Kementerian BUMN telah merumuskan peruntukan dan pengawasan, termasuk konsekuensi sanksi apabila ada pelanggaran. Peraturan tersebut menegaskan, bahwa peruntukan anggaran PMN hanya terkait dengan penugasan, restrukturisasi, dan aksi korporasi yang diawasi langsung oleh Menteri BUMN.
Mekanisme ini akan memudahkan seluruh stakeholder, baik Kementerian maupun lembaga BUMN, dan pemeriksa, untuk dapat mengetahui urgensi PMN yang dikaitkan dengan strategi bisnis BUMN.
“Intinya tak boleh ada lagi proses yang tertutup, semua mesti terbuka karena tata kelola perusahaan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi. Tata kelola perusahaan yang baik adalah fondasi untuk mencapai performa perusahaan yang baik pula,” kata Erick.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran PMN untuk BUMN sebesar Rp42,3 triliun pada 2021.Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.
