SEMARTARA, Tangsel – Sebagai kota layak anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), dinilai gagal atas penghargaan tersebut. Pasalnya, pelayanan pendidikan serta perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak masih minim.
Terkait adanya peristiwa tawuran antar pelajar, yang terjadi baru-baru ini di sekitar Taman Tekno BSD Tangerang Selatan, menjadi bukti bahwa penghargaan kota layak anak hanya sebuah pencitraan.
Demikian ditegaskan Mahardika, Ketua Bidang Kajian dan Advokasi, Forum Cisadane Syndicate (FCS), saat dihubungi Semartara.com, Rabu (1/8).
Ia menjelaskan, belum genap sebulan Pemkot Tangsel dianugerahi dua penghargaan sebagai kota layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan secara langsung penghargaan tersebut.
“Penghargaan yang diberikan Kementerian, kami nilai ‘gagal’ dan hanya sebatas pencitraan,” tukasnya.
Di samping itu, Pemkot Tangsel memiliki APBD yang cukup besar, namun masih minim dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak. “Pemenuhan Pendidikan bukan sekedar pendidikan formal, melainkan memberikan pendidik moral dan budaya yang baik terhadap anak bangsa,” ujar Dika yang juga aktivis HMI Tangerang Raya.
Pihaknya sangat menyayangkan atas insiden tawuran yang terjadi baru-baru ini hingga menelan korban jiwa. Menurutnya, tawuran merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi siapapun. Oleh karenanya, FCS meminta Pemkot Tangsel bertanggung jawab atas insiden tersebut.
“Kami harap gelar kota layak anak tidak sekedar ajang pencitraan, namun sebuah gelar yang mampu memberikan pendidikan moral, pemenuhan hak dan pelayanan kepada anak, agar benar-benar dijuluki sebagai Kota Layak dan Ramah Anak,” pungkasnya. (Helmi)
Respon (1)