Kendari, Semartara.News – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tenggara (Sultra), bersepakat mendorong masing-masing kadernya yang duduk di DPRD mengawasi dana penanganan COVID-19 di daerah tersebut.
Ketua DPD Demokrat Sultra, Muhammad Endang mengatakan, pihaknya telah membangun komunikasi dengan DPW PKS Sultra terkait isu daerah, khususnya dalam penanganan COVID-19, di mana keduanya bersepakat untuk mengawal hal tersebut.
“Jadi kami berdiskusi baik masalah-masalah di daerah maupun masalah-masalah COVID-19,” kata Endang dikutip dari LKBN Antara, Jumat (28/5/2021).
Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan selalu mendukung sikap dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang selalu berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, kontrol sistem pemerintahan dengan kata lain sebagai oposisi Pancasila.
“Apa itu posisi Pancasila? Bisa saja kita memuji kalau memang berhasil tetapi kalau masih kurang kita memberikan masukan-masukan,” ujar dia.
Ketua DPW PKS Sultra, Yaudu Salam Ajo mengatakan, pihaknya bersama DPD Demokrat telah bersepakat untuk mendorong fraksi masing-masing partai di DPRD agar mengawal dana penanganan COVID-19.
“Tentu pengelolaan anggaran ini harus transparan dan harus membutuhkan pengawalan yang ketat dari teman-teman DPRD, masyarakat, Demokrat, PKS. Kita ada sikap bahwa teman-teman Fraksi PKS maupun Demokrat yang ada di kabupaten/kota, provinsi terus kita dorong untuk melakukan pengawalan,” kata Yaudu.
Menurutnya, konsekuensi dari sebuah negara demokrasi di mana tidak boleh ada suara-suara sekecil apapun yang harus dipadamkan atau dibungkam dalam rangka memberikan masukan dan kritikan terhadap pembangunan bangsa.
“Justru kehadiran partai politik yang berada di luar pemerintahan ini justru seharusnya bisa memberikan terus energi positif, terus memberikan masukan bagaimana kepemimpinan di negara kita ini,” kata dia menambahkan.
