Jakarta, Semartara.News – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Jakarta pada hari Selasa, 17 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, keduanya terlibat dalam diskusi yang mendalam mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor pendidikan.
Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada Abdul Mu’ti atas berbagai terobosan yang telah diimplementasikan di bidang pendidikan, termasuk program pendidikan berkarakter, penerapan jam malam bagi pelajar, serta larangan membawa pekerjaan rumah (PR) ke rumah. Ia mengungkapkan, “Pak Menteri mengatakan bahwa orang yang cerdas memang memiliki banyak ide. Beliau sangat menghargai apa yang telah saya lakukan di Jawa Barat,” ujarnya, seperti yang dilaporkan pada hari yang sama.
Dari hasil dialog tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026, seperti larangan membawa PR, penerapan lima hari sekolah, dan jam masuk sekolah pada pukul 06.30, akan tetap dilaksanakan. “Muhun (betul). Pada prinsipnya, Pak Menteri sangat peduli terhadap perkembangan pendidikan di Jawa Barat,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah komitmen Pemprov Jabar untuk mendorong pendidikan minimal selama 12 tahun bagi seluruh warganya.
Keduanya juga membahas pentingnya peningkatan kapasitas sekolah, terutama di tingkat SMA. Dedi Mulyadi menekankan bahwa pemerintah akan menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. “Anak-anak yang kurang beruntung di Jawa Barat harus mendapatkan pendidikan minimal hingga tingkat SMA. Oleh karena itu, ketersediaan sekolah menengah atas harus ditingkatkan,” tegasnya.
Didukung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dedi Mulyadi memastikan bahwa selama masa kepemimpinannya, target yang ingin dicapai adalah agar rata-rata tingkat pendidikan warga Jawa Barat setara dengan SMA, SMK, atau MA. “Kami bertekad dalam kepemimpinan selama lima tahun ini, agar rata-rata pendidikan warga setara dengan SMA, SMK, atau MA. Pendidikan minimal selama 12 tahun adalah prioritas kami,” pungkasnya. (*)
