Jakarta, Semartara.News – Data penerima bantuan sosial yang selama ini menjadi dasar pemerintah khususnya Kementerian Sosial atau Kemensos, untuk menyalurkan bantuan yang berasal dari instansi tersebut, mendapatkan krititak tajam dari para wakil rakyat yang ada di DPR RI.
Kritikan tajam soal data penerima bantuan sosial tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, yang menilai program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah selama ini masih bermasalah pada data penerima bantuan.
Hal tersebut menurut Marwan Dasopang terus menjadi persoalan krusial dan selalu jadi perdebatan antara pemerintah dan DPR RI.
“Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih semrawut dan selalu menjadi perdebatan kita. Kami ingin memastikan PPKS itu selesai dengan baik. Kalau PPKS tidak selesai dengan baik, maka program sosial menjadi sia-sia,” kata Marwan, sebagaimana dilansir dari situs DPR RI, pada Jumat 11 Februari 2022.
Marwan Dasopang juga mengungkapkan, banyak bantuan sosial sama sekali tidak ada penerimanya, karena persoalan data yang salah. Ada yang sudah meninggal, pindah rumah, dan penerima yang tidak ditemukan. Bila saja ada satu juta orang atau keluarga se-Indonesia, lanjutnya, dikali empat juta program yang dikucurkan dalam satu tahun, bisa menjadi Rp40 triliun bantuan uang yang sia-sia lantaran datanya semrawut.
“Sementara di pihak lain, ada masyarakat yang riil menuntut ke wali kota dengan kondisinya yang tidak layak, tapi tidak masuk menjadi penerima bantuan sosial,” tutur Marwan. Pihaknya menyampaikan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pondasi kesejahteraan sosial juga perlu diperbaiki. DTKS itu meliputi PPKS, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
