Data Penanganan Covid-19, Ketua DPR: Pemerintah Harus Jujur!

Data penanganan Covid-19
Ketua DPR RI, Puan Maharani (foto - dok. DPR RI)

Jakarta, Semartara.News – Data penanganan Covid-19 menjadi salah satu instrument terpenting dalam mengukur efektivitas kinerja pemerintah dalam melakukan penanganan.

Ini diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7/2021). Menurut politisi muda PDI Perjuangan ini, jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah harus bekerja dengan hati, jujur dan transparan.

Menururtnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dijaga dan terus diperkokoh.

“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Lebih lanjut, politisi perempuan ini mengatakan, pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan melakukan pelacakan atau “tracing” yang bisa dilakukan.

Menurutnya, jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau, lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan.

“Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan. Memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19 seharusnya juga menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah,” ujarnya.

Bukan hanya itu, Puan mengungkapkan, tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes menjadi semakin krusial untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi Covid-19.

Pendataan yang jujur adalah fondasi untuk rakyat mau bersabar lagi dan mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah.

Menurut Ketua DPR, sekali saja dibaca bahwa data yang disodorkan pemerintah sekadar statistik yang diotak-atik, kredibilitas dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tidak akan sepenuhnya diikuti.

“Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis,” katanya.

Puan mengatakan, kepercayaan rakyat harus dijaga sehingga harus dipastikan penurunan kasus Covid-19 memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan.

Selain itu, Puan mendorong pemerintah memenuhi rencana menjadikan testing, tracing, dan perawatan sebagai satu rangkaian tak terpisah dalam penanganan Covid-19, sambil mengejar target minimal 70 persen populasi tervaksinasi.

“Pastikan obat tersedia. Pastikan terpenuhi kamar perawatan di rumah sakit dan fasilitas isolasi mandiri. Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan,” ujar Ketua DPR.

Lebih lanjut terkait data penanganan Covid-19, lanjutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena “testing, tracing, treatment” akan berjalan optimal ketika semua sumber daya pemerintah digunakan dengan efektif dan efisien.

Tinggalkan Balasan