Manado, Semartara.News – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut), Steven Kandouw, bersama Sekretaris TP-PKK Sulut, Devi Kartika Kandouw-Tanos, mendampingi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Selasa (25/5/2021).
Dalam agenda kunjungan kerja ini, Kepala BKKBN RI melakukan peresmian Rumah Dataku Kampung KB “Mogogusato” Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, dan “Naidopatai” Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur, lewat penandatangan piagam peresmian Rumah Dataku Kampung KB, yang disaksikan oleh Wagub Steven Kandouw dan Sekretaris TP-PKK Sulut, Devi Kartika Kandouw- Tanos.
Usai melakukan peresmian Rumah Dataku Kampung KB, Kepala BKKBN RI bersama Wagub Sulut kemudian melakukan peninjauan Puskesmas Boroko, serta melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bolmut dalam rangka akselerasi penanganan stunting sekaligus me-launching Pelayanan KB MKJP IMPLANT 1 Batang dan BOKB, yang bertempat di Lapangan Kembar Boroko.
Pada kesempatan itu, Wagub Steven Kandouw mengajak semua masyarakat, Pemerintah Daerah, serta stakeholder terkait untuk bergotong-royong dalam upaya penurunan angka stunting di Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Bolmut.
“Keinginan Pak Gubernur Olly terkait percepatan penanganan stunting harus benar-benar melibatkan seluruh stakeholder yang ada agar ditangani secara kerja gotong royong. Tidak mungkin BKKBN pusat bekerja sendiri, tidak mungkin Pemprov bekerja sendiri, tidak mungkin Kabupaten/Kota bekerja sendiri,” ungkap Wagub.
Dia menjelaskan, bahwa kerja gotong royong dari seluruh stakeholder yang ada di daerah dalam mempercepat penurunan stunting, berhubungan erat dengan masa depan bangsa, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi.
“Peran Pemprov dalam upaya menurunkan angka stunting adalah mensupport penanganan stunting di daerah lewat program ODSK, yang sekaligus menjadi program keterwakilan pemerintah pusat di daerah yang wajib hukumnya untuk didukung,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa program khusus dari BKKBN RI pada tahun 2021 yang sedang berjalan ini, salah satunya yaitu setiap tahun ada 2 juta orang nikah di Indonesia yang harus discrenning, dan tiga bulan sebelumnya wanita harus discrenning. Untuk saat ini, Kabupaten Bolmut sudah melakukan program ini.
“Saya memberi apresiasi kepada Pemkab Bolmut, karena semua program ibu hamil dan ibu menyusui akan mendapatkan pendampingan keluarga, yang merupakan kader dari BKKBN. Karena program ketiga adalah masa interval setelah melahirkan. Ada 5 juta perempuan yang melahirkan setiap tahun di Indonesia, tetapi yang ber-KB hanya 30 persen,” ujar Kepala BKKBN.
“Kita harus sosialisasi, serta melakukan pemasangan KB pada saat habis melahirkan, seperti yang saat ini kita kerjakan. Oleh karenanya, jika jarak anaknya tiga tahun maka anaknya tidak stunting. Jadi, untuk mencegah stunting jarak usia anak harus lebih tiga tahun dan kehamilannya harus sehat. Itulah program unggulan kami dalam upaya mencegah stunting,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Sulut Tino Tandaju, Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena, Sekdakab. Bolmut Asripan Nani, dan jajaran Pemkab Bolmut. [Infotorial/Herald]