Jakarta, Semartara.News – Forum Doktor Komunikasi Indonesia (FDKI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait dinamika politik nasional yang dinilai menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. FDKI menyoroti buruknya pengelolaan komunikasi di parlemen yang memicu munculnya pernyataan kontroversial dari beberapa anggota DPR, sehingga menimbulkan gelombang aksi sosial yang semakin meluas dan berdampak signifikan.
Ketua Umum FDKI, Dr. Andi Budi Sulistijanto, bersama Sekretaris Jenderal Dr. Dedi Kurnia Syah, menegaskan pentingnya pemahaman bersama dari seluruh pihak terkait situasi yang tengah berkembang. Mereka mengimbau pemerintah, parlemen, dan masyarakat untuk menahan diri demi menjaga suasana kondusif di tanah air.
Dalam pernyataannya, FDKI mengajukan beberapa poin penting. Pertama, pemerintah bersama aparat kepolisian dan militer diminta untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi aksi massa. Demonstrasi dianggap sebagai hak konstitusional warga yang harus dihormati, bukan dilarang atau ditanggapi dengan tindakan represif.
Kedua, pemerintah diharapkan menanggapi aspirasi publik dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap memberatkan atau menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.
Ketiga, FDKI mendorong partai politik untuk segera menarik anggota parlemen yang dianggap memicu kegaduhan dan melakukan pergantian antar waktu (PAW) guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Respons cepat dari pemerintah sangat penting agar masyarakat yakin bahwa negara tetap berpihak pada rakyat. Jika tidak, yang akan terjadi hanyalah meningkatnya korban akibat kekerasan dan konflik politik, baik dari kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pemerintah,” tegas Andi Budi Sulistijanto dalam keterangan tertulis yang dirilis Rabu, 3 September 2025.
FDKI juga mengingatkan bahwa demi menjaga kondusifitas dan kelangsungan demokrasi di Indonesia, pemerintah harus mendengarkan serta memahami kemarahan rakyat sekaligus mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan.
“Pemerintah tidak boleh lagi mengeluarkan kebijakan yang justru memberatkan rakyat secara luas,” tambah Dr. Dedi Kurnia Syah.
Melalui pernyataan ini, FDKI berharap tercipta dialog dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat agar stabilitas nasional tetap terjaga dengan baik. (*)
