Jakarta, Semartara.News – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berharap tidak ada lagi perdebatan soal kapan Hari Lahir Pancasila. Hal ini setelah kita mau membaca kesaksian dari pelaku sejarah (ketua BPUPK Radjiman Widiodiningrat, RP Suroso wakil ketua BPUPK, Moh Hatta anggota BPUPK, anggota panitia sembilan dan wakil ketua BPUPK, anggota BPUPK dan anggota panitia kecil Mohammad Yamin, serta dari Ki Hajar Dewantoro, Sunario, M. Maramis hingga Sunario). Bahkan dokumen sejarah yang terkait dengan perumusan sidang BPUPK dan PPKI baik yang dipegang oleh A.K. Pringgodigdo yang sempat dirampas pihak Belanda dan disimpan di Arsip Kerajaan Belanda sudah dikembalikan ke Indonesia.
Demikian pula Arsip yang sebelumnya dipegang A.G. Pringgodigdo dan dipinjam oleh Mohammad Yamin dan sempat dinyatakan hilang sudah ditemukan. Kedua Arsip tersebut sekarang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan kesaksian dari pelaku sejarah serta dokumen sidang BPUPK dan PPKI jelas bahwa kelahiran Pancasila itu 1 Juni 1945.
Perdebatan yang tak berujung dan berbasis opini hanya menghabiskan energi bangsa. Kita sebagai bangsa modern perlu belajar dari sejarah yang berbasis data agar peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berdasar kemauan rezim dan menjadi momen refleksi bangsa. Termasuk menempatkan pidato Soekarno 1 Juni sebagai kelahiran Pancasila sebagai sumber dalam perumusan Pancasila oleh panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang memiliki makna Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional sebagai rangkaian peristiwa sejarah yang tidak terpisah.
Konstruksi sejarah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, pemersatu bangsa, pandangan hidup bangsa dan kepribadian bangsa sangat sarat dengan nilai-nilai luhur yang harus dilakukan dan diperjuangkan secara luhur. Namun mengapa pemahaman dan pengamalan Pancasila sampai sekarang belum maksimal.
“Kita sudah 75 tahun merdeka, namun nilai Pancasila belum diterapkan secara maksimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih ada perilaku intoleran dalam suatu bangsa yang menganut kebangsaan inklusif, masih banyak korupsi pada bangsa yang mengakui eksistensi Tuhan yang Maha Tahu hingga adanya regulasi dan kebijakan yang tidak kongruen dengan sila kelima tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Wakil Kepala BPIP Hariyono, kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).
Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada 2016 menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila yang diperingati oleh bangsa dan negara bertepatan dengan pidato Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 1 Juni 1945. Kala itu, Soekarno mengemukakan konsep dasar negara, philosophie grondslag, Welsthanchauung, dari bangsa dan negara yang akan merdeka secara politik, yang terdiri atas lima sila dan dinamakan Pancasila.
