Jakarta, Semartara.News – Pemerintah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak, 9 Desember nanti. PDI Perjuangan, sebagai salah satu partai yang mendukung dilangsungkannya perhelatan politik di daerah sudah menyiapkan sejumlah aturan dalam internal partai.
Karena baru kali ini Indonesia menjalani Pilkada pada saat pandemi, maka protokol kesehatan (Prokes) wajib hukumnya untuk dipenuhi. Maka, DPP PDI Perjuangan menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai. Tim ini bertugas untuk melakukan sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan.
Hal itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat membuka acara rapat koordinasi khusus bidang kehormatan partai yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9). Acara itu pun dipantau langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri secara virtual, bersama jajaran pengurusnya. Termasuk Ketua DPP PDIP bidang kehormatan partai Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Tri Rismaharini.
Dijelaskan Hasto, Tim Penegak Disiplin Partai itu dibentuk di tiap struktur kepengurusan tingkat provinsi (DPD) maupun kabupaten/kota (DPC). Seluruh wakil ketua di tiap tingkatan kepengurusan yang akan menjadi ketua tim.
Selain ketua, akan ada sejumlah deputi yang diisi oleh pengurus partai di tiap tingkatan. Mencakup deputi bidang sosialisasi dan komunikasi, deputi bidang logistik dan kesehatan yang tugasnya menyediakan alat pelindung diri, deputi bidang pelaporan dan deputi bidang pencegahan dan penindakan.
Secara khusus, Hasto juga menjelaskan soal deputi bidang pencegahan yang bersama dengan bidang sosialisasi, harus aktif bekerja, termasuk sosialisasi peningkatan imunitas tubuh. Selain itu, 15 hingga 30 menit sebelum acara dimulai, mereka mengecek lapangan. Sehingga sejak awal ketahuan apakah masker sudah disiapkan, jarak antar peserta sudah minimal 2 meter, banyak mencuci tangan atau tidak.
“Tim pecegahan akan mengingatkan. Sementara tim penindak adalah yang bergerak jika kader partai yang sudah diingatkan namun tak mengindahkan. Kalau melanggar langsung ditegur kasih sanksi,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, DPP melakukan penindakan terhadap mereka-mereka yang tidak menggunakan masker. Namun, hanya sebatas sanksi yang akan diberikan bagi anggota dan kader PDI Perjuangan. “Karena ini instruksinya internal partai untuk menegakkan bahwa kader dan anggota partai itu wajib hukumnya untuk memenuhi protokol kesehatan,” kata Hasto.
Hasto juga mengatakan Tim itu juga bisa menegur calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah yang tak mematuhi aturan. “Bisa kita tegur karena mereka adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyatnya,” imbuh Hasto.
Tim Penegak Disiplin ini, kata Hasto, utamanya bertugas memastikan seluruh anggota dan kader partai melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak. Yakni soal jaga jarak minimal 2 meter, pertemuan terbuka maksimal 50 orang, serta wajib menggunakan masker.
Untuk sanksi bagi kader yang melanggar, yang mendapat sanksi berat adalah jika sudah membahayakan masyarakat secara langsung. Kedua, jika setelah mendapat tiga kali peringatan tertulis masih saja lalai. Dan jika telah diberikan teguran keras tertulis, masih terjadi pengulangan, maka DPP PDIP memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye bahkan penugasan di partai.
“Atas perintah ibu ketua umum Megawati Soekarnoputri setiap kader harus memberikan contoh dan konstitusi kita mengatur seperti itu,” tegasnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan, Ananta Wahana menambahkan setiap Cakada yang berasal dari mau pun yang diusung oleh PDI Perjuangan wajib mematuhi aturan ini. “Karena kita (PDI Perjuangan) sudah berjanji untuk menjalani prokes seketat mungkin,” jelas anggota Komisi VI DPR RI ini.
Ananta juga mengingatkan para kader dan kandidat yang diusung PDI Perjuangan harus mampu membuktikan diri sebagai garda terdepan pencegahan penularan Covid-19. “Seperti kata Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan harus menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat baik yang sudah terpapar covid-19 maupun dalam hal pencegahan,” ujar Ananta.
Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun mengatakan, rapat koordinasi hari ini adalah sebagai konsolidasi bidang kehormatan dalam rangka memperkuat disiplin organisasi. Sebab kedisiplinan adalah hal yang mutlak untuk dilakukan, khususnya lagi di masa pandemi Covid-19.
DPP PDI Perjuangan, kata Komarudin, memandang bahwa disiplin manusia itu atas dua hal. Pertama disiplin karena lingkungan dan kelahirannya, dan disiplin karena diatur dalam organisasi. “Hidup tanpa disiplin itu tidak lebih dari segerombolan manusia yang hidup tanpa aturan,” tegas Komaruddin.
Untuk diketahui, dalam acara itu hadir 102 pengurus partai bidang kehormatan yang akan bertanggung jawab membentuk Tim Penegak Disiplin dari 34 provinsi, dan 1542 orang dari pengurus tingkat kabupaten/kota
